Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran daring (online) bagi seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta di Kota Makassar.

Kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 12 hingga 19 September 2026 sebagai langkah antisipatif terhadap dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang tengah terjadi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat mobilitas murid, guru, serta tenaga kependidikan.

Dalam surat edaran bernomor 400.3.5/17/Disdik/IX/2026, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa proses pembelajaran akan dilakukan secara daring melalui berbagai platform yang mudah diakses oleh siswa.

Guru diminta tetap melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan memanfaatkan media digital, serta menjaga komunikasi aktif dengan orang tua atau wali murid, terutama bagi siswa yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran.

Selain itu, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sesuai tujuan pembelajaran dan kalender akademik. Proses pembelajaran juga diharapkan tetap terarah tanpa membebani siswa maupun orang tua.

Dinas Pendidikan Kota Makassar juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran daring dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ketersediaan BBM dan situasi di lapangan.

Jika kondisi telah kembali normal dan memungkinkan, pembelajaran tatap muka akan kembali diberlakukan dengan pemberitahuan resmi selanjutnya.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achsoleman, pada 11 September 2026 di Makassar.

Pemerintah berharap seluruh pihak, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga pemangku kepentingan pendidikan, dapat bekerja sama demi menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah situasi keterbatasan energi tersebut.(*) 

Krisis distribusi BBM dan LPG 3 kilogram yang memicu antrean panjang dan kesulitan di tingkat masyarakat mendapat sorotan serius dari LKBHMI Cagora. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat maupun mahasiswa yang berpotensi terseret persoalan hukum saat menyuarakan aspirasi.

Formatur Direktur Eksekutif LKBHMI Cagora, Irwansyah, menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan.

“Kalau ada peserta aksi yang kemudian bersentuhan dengan hukum karena menyampaikan keresahan rakyat, LKBHMI Cagora akan pasang badan. Kami pastikan hak-hak hukumnya tidak boleh diabaikan,” tegas Irwansyah.

Ia menilai, polemik kelangkaan tidak bisa disederhanakan hanya pada klaim pemerintah bahwa stok dalam kondisi aman. Menurutnya, indikator utama bukan sekadar ketersediaan di tingkat depot atau gudang, tetapi kemudahan akses masyarakat di lapangan.

“Kalau stok memang aman, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka. Jangan sampai di atas kertas aman, tapi di lapangan masyarakat harus antre panjang atau bahkan kesulitan mendapatkannya,” ujarnya.

Irwansyah juga mengkritisi narasi panic buying yang kerap dilekatkan pada masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa membuka data distribusi secara transparan.

“Kalau memang ini karena panic buying, jelaskan datanya. Berapa stok, berapa kebutuhan, bagaimana distribusinya, dan di mana letak persoalannya. Publik butuh kejelasan, bukan sekadar imbauan untuk tidak panik,” katanya.

Meski demikian, LKBHMI Cagora menegaskan tidak berada pada posisi mendorong aksi demonstrasi. Namun, jika aksi terjadi sebagai bentuk ekspresi aspirasi, pihaknya siap hadir memastikan perlindungan hukum bagi peserta aksi.

“Demonstrasi bukan kejahatan. Menyampaikan pendapat juga bukan kejahatan. Kami hanya mengingatkan agar dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Ketika ada persoalan hukum, kami siap mendampingi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk menjalankan fungsi secara proporsional, yakni menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak demokratis masyarakat.

“Kami tidak mengawal kericuhan. Kami mengawal hak. Kalau ada pelanggaran hukum, tentu diproses. Tapi kalau ada tindakan yang tidak sesuai prosedur, kami akan hadir,” tegas Irwansyah.

Lebih jauh, LKBHMI Cagora mendesak pemerintah untuk tidak menunggu situasi memburuk. Transparansi terkait stok, distribusi, serta langkah konkret penanganan dinilai menjadi kunci meredam keresahan publik.

“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan sekadar imbauan untuk tidak panik, tetapi kepastian bahwa BBM dan LPG 3 kilogram tersedia dan bisa diakses dengan harga yang wajar. Kalau itu jelas, keresahan pasti mereda,” pungkasnya.

LKBHMI Cagora menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi serta membuka ruang konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya terkait hak dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik. 

Dalam forum tersebut, peserta secara bulat menetapkan Irwansyah sebagai formatur direktur untuk memimpin LKBHMI Cagora selama satu periode ke depan. Penetapan secara aklamasi ini menandai kepercayaan penuh peserta terhadap kapasitas dan arah kepemimpinan yang ditawarkan.

Irwansyah membawa sejumlah agenda strategis dalam masa kepemimpinannya. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader melalui pelatihan intensif dan kajian hukum yang lebih terstruktur.

Selain itu, ia juga menargetkan peningkatan peran advokasi agar LKBHMI Cagora lebih responsif terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

“LKBHMI harus hadir bukan hanya sebagai ruang belajar hukum bagi kader, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu memberikan manfaat nyata ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum,” ujar Irwansyah.

Di sisi lain, ia juga mendorong penguatan jejaring kelembagaan dengan alumni, lembaga eksternal, serta instansi hukum terkait. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk memperluas ruang pengabdian organisasi tanpa mengorbankan independensi.

“Kerja-kerja hukum membutuhkan kapasitas dan jejaring. Karena itu, kita akan membuka ruang kolaborasi seluas mungkin tanpa kehilangan independensi lembaga,” katanya.

Untuk internal organisasi, Irwansyah berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola administrasi. Ia menargetkan sistem organisasi yang lebih transparan, modern, dan akuntabel sebagai fondasi profesionalisme lembaga.

Ia mengusung visi menjadikan LKBHMI Cagora sebagai organisasi yang profesional, progresif, dan berintegritas, serta berpihak pada keadilan masyarakat.

“Profesionalisme harus dimulai dari tata kelola organisasi. Kita ingin administrasi tertib, kader semakin kompeten, dan kerja advokasi bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Dengan penetapan tersebut, LKBHMI Cagora resmi memasuki periode kepengurusan baru 2026–2027. Mandat yang diemban Irwansyah akan diuji melalui kerja-kerja organisasi, penguatan kader, serta keterlibatan aktif dalam merespons persoalan hukum di tengah masyarakat.(*) 

Muhammad Bakri sebelumnya diangkat melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Gowa. Namun, pada 28 Agustus 2026, diterbitkan SK pemberhentian terhadap dirinya. Bakri mengaku baru menerima dokumen tersebut beberapa hari setelahnya.

“SK pemberhentian sudah diteken pada 28 Agustus 2026, namun baru saya terima pada 2 September 2026,” ujar Bakri.

Persoalan yang mencuat adalah tidak adanya pemberitahuan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran ataupun Surat Peringatan (SP) selama dirinya menjalankan tugas sebagai tenaga ahli.

Irwansyah, S.H., advokat magang di MB Law Office yang menyampaikan pernyataan, mempertanyakan kejelasan dasar hukum dari kebijakan tersebut. Menurutnya, setiap keputusan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“SK pemberhentian memang sudah ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar hukum dan alasan pemberhentian Muhammad Bakri, S.H. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan? Kalau ada, harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Irwansyah.

Ia menilai, penerbitan SK pemberhentian tanpa penjelasan yang memadai berpotensi menimbulkan persepsi adanya tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Irwansyah juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, antara lain terkait dasar hukum pemberhentian, alasan konkret pencopotan, dugaan pelanggaran, hingga kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku.

“Kewenangan kepala daerah harus dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan daerah bukan entitas yang bisa mengambil keputusan secara sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar pihak Pemerintah Kabupaten Gowa membuka informasi secara transparan kepada publik guna menghindari polemik yang berkepanjangan.

Sementara itu, Bakri menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak ada klarifikasi resmi terkait alasan dan prosedur pemberhentiannya.

“Tentu saya akan melawan apabila tidak ada penjelasan yang jelas dari pemerintah daerah terkait dasar hukum pemberhentian ini,” ujarnya.

Kasus ini muncul di tengah langkah rotasi pejabat yang sebelumnya dilakukan oleh Bupati Gowa, Husniah Talenrang, terhadap sedikitnya 16 pejabat di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala dinas hingga sekretaris daerah. Kini, pemberhentian tenaga ahli di bidang hukum turut menambah perhatian publik terhadap kebijakan kepegawaian di lingkup Pemkab Gowa. (*) 

Buku ini menghimpun karya 30 penyair asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan dijadwalkan akan diluncurkan di Makassar pada akhir Agustus mendatang. 

Adapun antologi “Selayar Berlayar” memuat karya-karya terbaru dari sejumlah penyair senior yang tergabung dalam Forum Sastra Indonesia Timur (FOSAIT).

Nama-nama yang tercantum antara lain Mahrus Andis, Asia Ramli Prapanca, Suradi Yasil, Andi Marliah, Muliati Mastura, serta penyair-penyair muda dari kedua provinsi.

Tema-tema yang diangkat berkisar pada pengalaman laut, perjalanan, identitas lokal, serta refleksi sosial dan spiritual.

Menurut Ketua Umum DPP IPMI, Muhammad Amir Jaya, penerbitan antologi ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mendorong produksi sastra regional dan memberi ruang bagi suara-sua suara lokal agar lebih terdengar di panggung sastra nasional.

“Antologi ‘Selayar Berlayar’ lahir dari kebutuhan untuk merekam dan memperkenalkan ragam pengalaman sastrawi dari kawasan timur Indonesia. Kami ingin menegaskan bahwa karya-karya dari Sulawesi tidak kalah kaya dan mendalam dibandingkan pusat-pusat sastra di Pulau Jawa. Buku ini juga menjadi wadah bagi penyair senior dan generasi penerus untuk saling berinteraksi dan mewariskan tradisi ke-penyairan,” ujar Muhammad Amir Jaya kepada media, Selasa (4/8/2026). 

Amir Jaya menambahkan, “Penerbitan ini sekaligus upaya IPMI untuk memperkuat jaringan literasi di tingkat daerah; kami berharap antologi ini dapat masuk ke perpustakaan sekolah, taman baca, serta program pembinaan sastra lokal. Peluncuran di Makassar akan kami isi dengan pembacaan puisi, diskusi panel, dan sesi tanda tangan buku.”

Ia juga menyampaikan acara akan digelar akhir Agustus di Makassar dengan rangkaian kegiatan: pembacaan puisi oleh para kontributor, diskusi tentang kebijakan pembinaan sastra lokal, serta pembagian buku kepada komunitas dan sekolah. Waktu dan lokasi pasti akan diumumkan kemudian oleh DPP IPMI.(*) 

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh sastra dan budayawan yang akan membedah karya Nawir Sultan dari berbagai sudut pandang. Nama-nama seperti Anwar Nasyaruddin, M. Amir Jaya, Arwan D. Awing, Ishakim, hingga Syafruddin Muhtamar turut ambil bagian, bersama sejumlah figur lainnya yang memiliki rekam jejak kuat di dunia literasi dan kebudayaan. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkaya diskursus serta membuka ruang interpretasi yang lebih luas terhadap puisi-puisi dalam buku tersebut.

“Ombak Laut” sendiri dipandang sebagai representasi kegelisahan, harapan, sekaligus refleksi batin yang mengalir dalam bahasa puitik. Layaknya ombak, puisi-puisi dalam buku ini bergerak dinamis—kadang tenang, kadang menghantam—menggambarkan kompleksitas kehidupan manusia yang tak pernah benar-benar diam. Nawir Sultan, sebagai penulis, dikenal konsisten menghadirkan karya yang dekat dengan realitas sosial namun tetap memiliki kedalaman estetika.

Diskusi yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 17.00 WITA ini diharapkan menjadi ruang dialektika antara penulis, pembaca, dan para pengamat sastra. Tidak hanya membedah teks, forum ini juga menjadi ajang mempertemukan gagasan, pengalaman, dan perspektif lintas generasi dalam memaknai karya sastra.

Dengan mengusung semangat “Sajak Mengalir, Makna Menyentuh, Jiwa Terus Bertumbuh,” kegiatan ini menegaskan bahwa sastra bukan sekadar rangkaian kata, melainkan energi yang hidup dan terus berkembang di tengah masyarakat. Diskusi “Ombak Laut” pun menjadi bukti bahwa gelombang literasi di Makassar terus bergerak—mengajak siapa saja untuk ikut menyelam dan menemukan makna di dalamnya. 

Amir Jaya berharap, para penulis, seniman, dan sastrawan yang telah mendapat undangan terbatas ini, agar dapat meluangkan waktu sejenak, menyatukan narasi dan berbagi ide serta harapan. 

"Bukan hanya terkait  ombak laut, tapi lebih pada pengembangan kepenulisan sastra di Sulawesi Selatan," harapnya.(*)

Keputusan tersebut diambil di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dermawansyah menegaskan bahwa amanah sebagai Wakil Bupati menuntut kehadiran langsung di tengah masyarakat, terutama dalam memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan di Kabupaten Gowa berjalan optimal.

“Tidak semua pengabdian harus terlihat di panggung kenegaraan. Terkadang, pengabdian hadir ketika seorang pemimpin memilih untuk tetap berada di tengah masyarakat dan menjalankan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Ia menyampaikan, peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga sebagai refleksi atas tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara nyata. Karena itu, ia memilih tetap fokus pada agenda kerja di daerah serta memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan baik selama peringatan 17 Agustus.

Langkah tersebut dinilai mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan amanah jabatan. Kehadiran pemimpin di daerah, khususnya pada momen penting nasional, dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya menjaga kedekatan dengan masyarakat.

Selain itu, keputusan ini juga menjadi penegasan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang optimal, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Di usia ke-81 Republik Indonesia, sikap Wakil Bupati Gowa tersebut menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai kemerdekaan: melayani, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!(*)

Banyak ulasan dari para sastrawan, jurnalis, dan akademisi tentang novel Harmaun yang dijahit penulis H. Andi Wanua Tangke. 

Ulasan-ulasan tersebut dikirimkan ke saya. Setiap mendapat kiriman, saya selalu memberi jempol, meski saya sendiri tidak begitu serius dan paham, siapa itu Harmaun dalam novelnya? 

Novel ini telah dicetak dua kali pada Juni 2026. Penulis adalah senior saya di Harian Berita Kota Makassar. Ketika saya bergabung di Berita Kota pada 1997 yang berkantor di Jalan Abdullah Dg Sirua, ayah dua anak itu sebagai Redaktur Pelaksana dan saya reporter bidang hukum yang sehari-hari meliput di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan  Kartini. 

Lama tak jumpa setelah kami sudah meninggalkan Berita Kota pada 2001 silam. Kami bertemu kembali di acara syukuran pengukuhan Guru Besar Prof. H. Firdaus Muhammad, di Komplek Royal Spring, 2025.

Sampai hari ini,  Wanua masih produktif menulis dan setiap mengakhiri perbincangan, menitip pesan untuk saya tetap berkarya. 

Motivasi untuk terus menulis begitu kuat. Sama kuatnya ketika bicara tentang Harmaun. 

Rasa penasaran saya dengan tokoh utama Harmaun dalam kisah ini, tak pernah surut. Meski, beberapa ulasan dari para penulis telah saya baca, rasa-rasanya tidak lengkap bila saya tidak membaca isi buku itu. 

Tiba-tiba di hari yang cerah,  penulis mengirim pesan. "Minta tolong ya kirimkan alamat rumahta'. Saya mau kirimkan Harmaun, " begitu pesan singkatnya. 

"Alhamdulillah, " kata saya dalam hati. Penuh semangat saya mengirimkan alamat lengkap. Katanya, buku itu akan dikirim via pos, walau saya menyarankan dikirim via grab atau gojek. 

"Sudah tibami Harmaun di rumahta' dinda Muly?"

"Belum, kak. "

"Saya kira sudah tiba... "

"Belum ada ini, kak... "

Jumat 24 Juli, ternyata ada telpon dari pak Pos yang sudah 'tenggelam'. Pak pos memfoto rumah saya berikut paket terbungkus amplop coklat. Tertulis nama lengkap penerima dan pengirim beserta nomor HP. Saya cepat membalas WAnya dan memohon maaf. 

Sabtu 25 Juli 2026, agenda mappettuada keluarga di Tallasa City. Sambil menunggu iring-iringan rombongan, saya membersihkan nomor-nomor HP yang tidak dikenal. Penelepon bertubi-tubi masuk seakan tak mengenal waktu. Begitu selesai menghapus nomor penelepon gelap, HP berdering lagi. Antara mau membuka atau tidak. Tapi, akhirnya saya membukanya. Eh, dari Pak Pos. 

Dia minta dikirimkan maps. Lalu saya pun mengirim maps rumah di gerbang Tallasa City. Kupikir sudah aman. Lalu, kami pun memasuki gedung tempat acara mappettuada. Di tengah acara, datang kabar dari grup Whatsapp alumni wartawan Harian Fajar bahwa kawan kami. H. Mustafa Kufung meninggal dunia jatuh dari sepeda di CPI. Saya menjadi tidak fokus. 

Tak lama kemudian, saya membaca pesan dari Pak Pos. 

"Bu, maps yang dikirim tadi, itu alamat Makassar, bukan Gowa. Sebenarnya ibu ini tinggal di Makassar atau Gowa, " tulis pesan itu. 

"Astaghfirullah, saya lupa Pak. Tadi saya mengirim maps di gerbang Tallasa City. Maaf ya Pak. Tunggu saya akan kirim ulang. "

"Baik, " jawab Pak Pos. 

Baru saya mau sampaikan, kalau bisa, Senin saja diantarkan, tapi HP sudah ditutup. Mengapa Senin diantar? karena setelah mappettuada mau melayat dan setelah itu lanjut ke Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. 

Namun, di perjalanan (Jeneponto) telepon berdering. Untung jaringan bagus. Pak Pos sudah berada di depan rumah. Tapi rumah tutup tak ada penghuninya. Karena Pak Pos sudah dua kali datang, saya lalu meminta agar menitip ke tetangga. Dia pun memfoto sesi penerimaan buku itu. Saya juga cepat-cepat menelpon mbah Miftah untuk menerima buku tersebut. Alhamdulillah, akhirnya novel Harmaun sudah sampai di tangan saya, setelah dua hari dari Bantaeng. 

***

Harmaun yang dikisahkan, selalu ada di tiap zaman. Tokoh Harmaun tetap hidup dan selamanya hidup di zaman yang berbeda. Membaca Harmaun, seolah menyaksikan sosok yang tak pernah mati dalam menyampaikan kebenaran. 

Novel ini mengisahkan seorang tokoh biasa yang menjadi korban ketidakadilan di tengah gejolak politik. Meski dituduh terlibat organisasi underbouw PKI, ia tetap gigih pada pendiriannya dan menolak mengaku di hadapan para interogator. Penangkapan yang terjadi secara sewenang-wenang di subuh hari di depan istri dan putrinya, dengan mata ditutup lalu diseret ke truk oleh tentara, menggambarkan betapa rapuhnya hukum saat "perintah komandan" lebih berkuasa daripada bukti.

Melalui kisah ini, penulis menyampaikan amanat tentang pentingnya integritas, keberanian untuk jujur dan kritik terhadap kekuasaan yang menindas rakyat kecil. Novel ini tidak hanya menyentuh, tetapi juga menjadi catatan sejarah kelam agar tragedi serupa tidak terulang. 

Cerita dalam novel ini, membuat rasa penasaran begitu meleleh. Karena banyak rahasia-rahasia yang tidak terungkap di balik markas militer. Apalagi bila dia sebagai tahanan politik, kisahnya tentu menjadi gurih. 

Kepiawaian penulis dengan menghadirkan sosok perempuan misterius di mata Harmaun. Perempuan ini, ternyata memegang kunci tahanan. Mengapa bisa? Ya karena mendapat perintah dari salah seorang tentara. Tentara itulah yang menyuruh perempuan itu yang belakangan diketahui sebagai ibu kantin. Perempuan setia mengantarkan kopi di ruang tahanan Harmaun di waktu salat subuh. H. 40.

Harmaun yang memiliki kemampuan membujuk ibu kantin bercerita mengenai siapa dia sesungguhnya. Cerita ini semakin meningkatkan tensi mengejar alurnya, apakah memang ibu kantin adalah mata-mata yang dikirim untuk mengubah pendirian Harmaun? 

Ternyata,  ibu kantin itu adalah tahanan yg dituduh sebagai anggota Gerwani. Dia tidak dimasukkan ke sel lantaran statusnya sebagai lugu. 

Bagi Harmaun, dia ibarat malaikat yang mengantarkan sisi-sisi misterius tahanan. Dia akhirnya dapat membongkar kisah-kisah penghuni tahanan yang disiksa seperti binatang tanpa ampun dan belas kasihan. 

Kisah ini justru membuat pembaca penasaran dan ingin melanjutkan bacaannya hingga tuntas. 

Harmaun memelas pada ibu kantin untuk menceritakan semuanya, sebelum detak-detak sepatu laras menghampiri mereka. 

"Ceritakanlah sebelum Ibu keluar dari kamar ini." Mendengar permintaan itu, ibu kantin kembali bertanya, "Betul apa yg aku akan sampaikan, kau tidak akan menyampaikan kepada siapa pun?"

"Percayalah Ibu. Bagiku  Ibu adalah penolong. Meski tak punya kekuatan untuk membebaskan aku dari penyiksaan lahir batin ini. Namun dengan keikhlasan Ibu memberikan informasi rahasia mengenai keadaan markas dan para tahanan, tentu aku sangat bersyukur dan berterima kasih..." H. 53

Setelah ibu kantin bercerita bahwa  kakaknya dituduh Gerwani dan suaminya BTI, lalu ibu kantin pun ditangkap dituduh sebagai anggota Gerwani, padahal tdk tahu apa itu Gerwani. Rupanya nasib serupa dialami. Cerita ibu kantin membuat Harmaun kehilangan semangat menikmati gurihnya kopi yang sudah mulai dingin. H. 54

Dalam benaknya, betapa kacaunya cara berpikir dan bertindak penguasa dalam memperlakukan rakyatnya. Kebenaran sepihak ini terus melahirkan malapetaka dan penderitaan rakyat. Lantaran penguasa memakai cara-cara paksa, akhirnya mereka para korban memilih bungkam, meski pedih. Perlawanan adalah bentuk kesia-siaan dan melahirkan penderitaan tak berujung. H.54-55.

Banyak pesan yang penulis sampaikan. Seperti  kepada ibu kantin yang belakangan diketahui bernama Siti Mariam. 

"Jangan bersedih panjang. Berdamailah dengan nasib. Kehidupan ini sementara. Tidak ada kekuasaan yang langgeng. Sekuat apa pun rezim itu pasti berakhir. Semua punya sejarah. Meski kesadaran seperti itu tidak mudah menanamkan dalam diri...." H. 83

"Hidup itu hanya sekali. Jangan pernah menyiakannya. Selalu berbuat baik kepada sesama. Berpeganglah kepada tonggak kejujuran.... " H. 121

Novel  185  halaman diterbitkan Pustaka Refleksi Makassar ini, sangat menggugah. Enak dibaca dan runtut. Sekali membaca seolah kita tidak mau ada  spasi, karena rasa penasaran yang mengalir  untuk menuntaskan bacaan. Pun penulis ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit. 

"Jangan pernah berharap pertolongan di markas. Di sini tidak mengenal perikemanusiaan. Semua tentara di markas hanya menjalankan perintah. Laksanakan. Sependapat atau tidak, apa kata komandan, itu yang jadi. Tak ada kompromi.... " H. 129.

Harmaun membuktikan idealisme dan integritas yang kental dan tajam. Dalam interogasi yang cukup panjang, dia tetap pada pendiriannya menolak semua tuduhan sepihak.  Namun, keberaniannya mengatakan apa yang sebenarnya, justru tidak menguntungkan nasibnya. Dia bersimbah darah hingga tidak bertemu lagi dengan istri dan putri semata wayangnya. Kejam sekali!(*)

Mereka menilai kemunculan isu tersebut yang berulang pada setiap momentum politik kampus perlu disikapi secara kritis dan proporsional, sembari tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut Aktivis Front Masyarakat Kota, publik tentu mendukung setiap proses hukum yang berjalan secara profesional dan transparan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa isu yang sama berulang kali mencuat bertepatan dengan berbagai momentum politik dan kontestasi di lingkungan Universitas Negeri Makassar.

Jelas, pola tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat kampus. Mengapa isu ini kembali menguat setiap kali memasuki tahapan pemilihan di UNM, baik pemilihan rektor maupun momentum politik kampus lainnya? Kondisi ini berpotensi memunculkan persepsi bahwa isu lama kembali diangkat pada saat yang memiliki dampak politik paling besar, sehingga mudah membentuk opini publik.

"Isu Pungli sudah 2 tahun belakangan ini muncul. Waktu Pemilihan Rektor 2 tahun lalu, ada juga. Pemilihan Dekan FIKK, ada lagi muncul. Ini momen Pemilihan Rektor, muncul lagi. Apa ini? Apakah ini adalah satu pola yang memang sudah diatur sedemikian rupa agar menguntungkan Calon Rektor lain.? Kampus dalam keadaan darurat kalo seperti ini." Pangkas singkat Riski Aktivis Front Masyarakat Kota.

Karena itu, semua pihak seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan sampai isu yang belum memperoleh kepastian hukum justru dimanfaatkan sebagai alat untuk memengaruhi dinamika demokrasi kampus atau menjatuhkan pihak tertentu.

UNM sebagai institusi akademik membutuhkan iklim yang sehat, di mana perbedaan pandangan diselesaikan melalui argumentasi, bukan melalui pembentukan opini yang muncul setiap kali memasuki momentum pemilihan. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran, biarlah aparat penegak hukum yang membuktikannya secara objektif dan terbuka, sehingga tidak ada ruang bagi spekulasi maupun politisasi isu. Tidak membiarkan isu ini dengan liar berkembang di tengah masyarakat umum.

Kampus harus menjadi ruang yang menjunjung integritas, keadilan, dan etika. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan tidak menjadikan isu yang masih berproses sebagai instrumen untuk memengaruhi kontestasi politik di lingkungan UNM.(*) 

Momentum ini tak sekadar menjadi seremoni penerimaan anggota, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi lintas generasi untuk memperkuat soliditas dan citra positif organisasi.

Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa Koordinatorat Bontolempangan resmi mengukuhkan 20 kader baru dalam rangkaian kegiatan Pengukuhan dan Sicidongang yang berlangsung di Rita Malompoa, Bissoloro, Kecamatan Bungaya, pada Sabtu-Ahad, 04-05 Juli 2026. Momentum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat regenerasi sekaligus mempererat hubungan antara kader baru, pengurus, dan senior dalam satu ikatan organisasi.

Selain prosesi pengukuhan kader, kegiatan yang mengusung tema "Membangun Silaturahmi dan Citra Positif Antar Seluruh Kader" juga diisi dengan Sicidongang sebagai ruang mempererat kebersamaan dan membangun komunikasi antargenerasi kader.

Ketua Umum HIPMA Gowa Koordinatorat Bontolempangan, Subair, mengatakan bahwa pengukuhan bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal keterlibatan kader baru dalam menjalankan nilai-nilai organisasi dan memperkuat eksistensi HIPMA Gowa.

"Melalui kegiatan ini kami ingin membangun silaturahmi yang lebih erat antara kader baru, pengurus dan senior. Organisasi akan tumbuh kuat ketika setiap generasi saling berbagi pengalaman, menjaga kebersamaan, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat HIPMA Gowa Koordinatorat Bontolempangan," ujar Subair.

Ia berharap kader yang baru dikukuhkan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi serta aktif mengambil peran dalam setiap agenda yang memberi manfaat bagi pelajar, mahasiswa maupun masyarakat.

"Kami berharap kader baru dapat memperoleh wawasan dari pengalaman para senior yang relevan dengan kondisi zaman hari ini, menjaga semangat persaudaraan, dan bersama-sama membangun citra positif organisasi. HIPMA Gowa Koordinatorat Bontolempangan harus terus menjadi rumah yang mampu mencetak generasi yang berintegritas dan peduli terhadap daerahnya," tegasnya.

Salah seorang kader yang baru dikukuhkan, Irfan Afandi, mengaku bersyukur dapat menjadi bagian dari HIPMA Gowa Koordinatorat Bontolempangan. Menurutnya, organisasi telah memberikan banyak pengalaman serta ruang untuk mengembangkan kemampuan diri.

"Saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa menjadi bagian dari HIPMA Gowa Koordinatorat Bontolempangan. Di sini saya belajar tentang disiplin, tanggung jawab, kerja sama dan komunikasi yang baik. Saya juga merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar organisasi," katanya.

Irfan berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan tersebut dapat terus terjaga sehingga HIPMA Gowa Koordinatorat Bontolempangan semakin berkembang dan menjadi wadah pembinaan bagi pelajar dan mahasiswa di Kecamatan Bontolempangan.

"Semoga organisasi ini tetap solid, terus memberikan ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar dan berkembang serta semakin banyak melahirkan prestasi yang membanggakan," tutupnya. (*)

Bertempat di Kampus Anggrek Binus University, Kamis (2/7/2026), digelar rangkaian kegiatan akademik satu hari penuh yang bekerja sama dengan Sydney University, Australia. 

Acara yang memadukan ujian praktik dan diskusi ilmiah ini turut menggandeng lebih dari 27 perguruan tinggi di Indonesia sebagai co-host, salah satunya adalah Institut Agama Islam (IAI) Rawa Aopa Konawe Selatan. 

Rangkaian acara diawali pada pagi hari dengan pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) yang unik, yakni dalam bentuk coffee making exam.

Sebelum itu, acara dibuka Dekan FDCHT Binus University, Dr. Yanti Tong. Dalam sambutan itu, Dr. Yanti menekankan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempersiapkan acara. Begitu pula Dr Yanti berharap bahwa kolaborasi ke depan dapat diteruskan.

Setelah itu, agenda berlanjut ke sesi utama berupa seminar bersama faculty member yang berlangsung secara hibrida (hybrid) di Lantai 8 Kampus Anggrek. Seminar ini menjadi ruang diskursus yang dinamis karena mempertemukan para akademisi lintas negara dan lintas institusi guna membahas perkembangan terbaru di sektor komunikasi digital, perhotelan, dan pariwisata.

Mengenai inisiatif strategis ini, Head of Internationalization & Partnership Program (HIPP) FDCHT Binus University, Dr. R.A. Aryanti Wardaya Puspokusumo, B.Sc, M.B.M., memberikan penjelasan yang komprehensif.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi antarperguruan tinggi yang bergerak dalam kerangka NUNI (Nationwide University Network in Indonesia) dan juga diperkuat dengan dukungan penuh dari Sydney University, Australia, khususnya melalui kehadiran Prof. John Connell," ujar Aryanti di sela-sela acara.

Aryanti menambahkan bahwa sinergi seperti ini sangat penting untuk membangun ekosistem akademik yang inklusif di Indonesia. Melalui jaringan NUNI, Binus University berkomitmen untuk tidak hanya maju secara mandiri, melainkan juga bertumbuh bersama dengan puluhan perguruan tinggi mitra di berbagai daerah.

Keterlibatan pembicara internasional kelas dunia seperti Prof. John Connell pun diharapkan mampu memberikan perspektif global yang segar bagi para dosen dan mahasiswa yang hadir, baik secara luring maupun daring. Apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kolaborasi internasional ini juga datang dari salah satu perguruan tinggi mitra yang bertindak sebagai co-host.

Unsur pimpinan IAI Rawa Aopa Konawe Selatan, Ismail Suardi Wekke, menyampaikan pandangannya mengenai nilai penting dari platform akademik ini bagi institusi di luar Pulau Jawa.

"Kami melihat kegiatan ini sebagai langkah transformatif bagi tata kelola akademik dan sangat mengapresiasi Binus University yang telah memberikan kesempatan luar biasa bagi IAI Rawa Aopa Konawe Selatan dan perguruan tinggi di Tanah Papua untuk bergabung sebagai co-host," ungkap Ismail Suardi Wekke.

Ismail juga menekankan bahwa keterlibatan perguruan tinggi daerah dalam forum berskala internasional seperti ini merupakan momentum berharga untuk mempercepat peningkatan mutu dan eksposur institusi. Kerja sama ini membuktikan bahwa batas geografis bukan lagi halangan untuk mengakses diseminasi keilmuan tingkat global. 

Pihaknya berharap kolaborasi berbasis jejaring NUNI ini dapat terus berlanjut ke dalam program-program konkret lainnya di masa depan. 

"Terima kasih Binus University dan terima kasih NUNI atas kesempatan ini. Sebuah kehormatan bagi kita, bisa menjadi bagian dari acara," pungkas Ismail Suardi Wekke.(*) 

Peletakan batu pertama yang dilakukan langsung Ketua Umum DPP Parmusi, Dr. Drs. Ali Amran Tanjung, SH., M.Hum., pada Ahad (28/6/2026), menandai lahirnya pesantren pertama Parmusi di luar Pulau Jawa sekaligus menjadi tonggak baru perjuangan organisasi dalam bidang dakwah dan pendidikan.

Suasana khidmat bercampur haru mewarnai prosesi peletakan batu pertama yang dihadiri Sekretaris Jenderal DPP Parmusi KH Tairman Elon, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa H. Jamaris, S.Ag., M.H., Ketua DPW Parmusi Sulawesi Selatan Dr. H. Abu Bakar Wasahua, jajaran pengurus Parmusi tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Ketua DPC Parmusi Tombolo Pao, Camat Tombolo Pao, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.

Bagi keluarga besar Parmusi, momentum tersebut bukan sekadar dimulainya pembangunan fisik sebuah pesantren, tetapi menjadi sejarah baru organisasi yang untuk pertama kalinya mendirikan pesantren di luar Pulau Jawa.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Parmusi Ali Amran Tanjung menegaskan bahwa peletakan batu pertama hanyalah awal dari perjuangan panjang yang harus dikawal bersama hingga pesantren berdiri dan beroperasi.

"Kita harus memiliki ikhtiar yang tinggi. Sebab, membangun pesantren bukan untuk melawan negara, tetapi untuk melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia, mewujudkan anak-anak yang saleh dan salehah," ujarnya yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Ali Amran mengajak seluruh elemen masyarakat, pengurus Parmusi, dan para dermawan untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan Ponpes Madani Parmusi. Menurutnya, setiap kontribusi yang diberikan akan menjadi investasi amal jariah yang manfaatnya terus mengalir sepanjang pesantren melahirkan generasi penerus bangsa.

Ia menilai keberadaan pesantren menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, pendidikan berbasis pesantren diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki wawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta kemandirian ekonomi.

Dukungan penuh juga datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, H. Jamaris. Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen Parmusi yang memilih berinvestasi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan Islam.

Menurutnya, Kementerian Agama siap memberikan pendampingan agar proses pendirian pesantren berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mendukung penuh pembangunan Pondok Pesantren Madani Parmusi dan siap mendampingi seluruh proses legalitas hingga pesantren ini dapat beroperasi," ujarnya.

Pendampingan tersebut meliputi penyelesaian legalitas tanah wakaf, administrasi kelembagaan, pemenuhan persyaratan pendirian pesantren, verifikasi sarana dan prasarana, hingga memastikan keberadaan pengasuh atau kiai yang memenuhi kompetensi, termasuk kemampuan membaca kitab kuning sesuai standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Ketua DPW Parmusi Sulawesi Selatan, Dr. H. Abu Bakar Wasahua, menegaskan bahwa pembangunan Ponpes Madani merupakan implementasi nyata dari komitmen Parmusi dalam memperkuat dakwah sekaligus membangun peradaban melalui pendidikan Islam.

Menurutnya, pesantren bukan hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga wadah membentuk karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, serta memiliki kemandirian dalam menghadapi tantangan kehidupan.

"Pembinaan karakter generasi muda yang beriman, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, dan mandiri dapat diwujudkan melalui pendidikan di pesantren ini," kata Abu Bakar.

Parmusi berharap, pembangunan Pondok Pesantren Madani Parmusi di kawasan pegunungan Tombolo Pao, kelak menjadi pusat pembinaan umat sekaligus melahirkan generasi Islam yang mampu memadukan kekuatan iman, kecerdasan intelektual, keterampilan hidup, dan kepedulian sosial untuk menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan.(*)

Rakorwil digelar usai salat dhuhur dan selesai sebelum masuk waktu ashar. Rakorwil bertajuk Konsolidasi Organisasi untuk Parmusi Maju, dibuka secara resmi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (DPP Parmusi), Dr. Drs. Ali Amran Tanjung SH M. Hum. Dia didampingi Sekjen, KH. Tairman Elon dan Ketua DPW Parmusi Sulsel, Dr. H. Abubakar Wasahua SH MH. 

Rakorwil dipandu Sekretaris Parmusi, Drs. Syamsuddin MSi. Pada momen indah penuh suasana persaudaraan itu, ketum menitip pesan kepada para peserta rakorwil. Pertama, organisasi yang kuat hanya bisa dibangun atas persaudaraan yang kokoh dan sinergis. Saling melengkapi, menguatkan dan meneguhkan prinsip kebersamaan. 

Kedua, untuk mewujudkan harapan tersebut, maka pengurus sejatinya mengedepankan tiga prinsip yakni saling koordinasi, informatif dan sinkronisasi. 

"Koordinasi penting demi terwujudnya program yang searah. Sinkronisasi dibutuhkan agar kebijakan berjalan selaras dari pusat ke daerah dan informatif dimaksudkan komunikasi organisasi berjalan secara terbuka, " urai Ali Amran. 

Terkait pembangunan Pesantren Madani Parmusi, dia meminta kepada peserta rakorwil agar memperkuat ikhtiar dan memupuk kebersamaan yang harmoni. 

"Kita perkuat ikhtiar dan menguatkan kebersamaan di antara kita. Yakin dan pasti, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kebaikan " demikian harapan ketum. 

Sementara Sekjen KH Tairman Elon menekankan pada pentingnya organisasi menghadirkan program yang dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. 

Dia merinci kegiatan yang bernilai keagamaan, sosial dan ekonomi. "Kegiatan keagamaan melalui pembinaan umat dan dakwah. Kegiatan sosial melalui pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat dan kegiatan ekonomi melalui pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota, " urai sekjen.

Abu Bakar Wasahua mengingatkan rakorwil sebagai forum menyamakan persepsi mempererat komunikasi dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk kemajuan Parmusi Sulsel. 

Spirit Dakwah

Pembangunan Pondok Pesantren Parmusi, menjadi bagian penting yang ikut didiskusikan dalam rakorwil. 

Rakorwil dihadiri pengurus wilayah Parmusi dan pengurus Kabupaten Kota. Ada dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Gowa, Maros, Soppeng, Sinjai, Jeneponto dan Luwu. DPD Makassar dan Sidrap juga telah masuk wilaya

h Kecamatan Tombolo Pao. Hanya saja, PD Makassar terpaksa balik haluan kembali ke Makassar lantaran dalam perjalanan menuju titik kegiatan kena macet satu jam. Sedangkan PD Sidrap nyasar sampai ke Sinjai Barat. 

"Rakorwil sudah selesai. Kami sudah melewati Kanreapia dan menembus tikungan-tikungan terjal jalan dakwah. Mau lanjut tapi hati kecil saya mengatakan lebih baik kembali ke Makassar. Karena kalau perjalanan dilanjutkan, ada jalanan yang akan kami lewati bisa tembus selat Hormuz, "canda Ketua DPD Parmusi Makassar, Dr. H. Ridwan Assyuhbar. 

Yang pasti, Ponpes Madani Parmusi menjadi sumber spirit bagi kelahiran kembali (reborn) etos dan dakwah Islam di Tombolo Pao. " Dulu, Tombolo Pao dikenal sebagai salah satu pusat dakwah Muhammadiyah, " kata Ketua Yayasan Insan Madani Parmusi Nusantara, Prof. Dr. Mardi Adi Armin, M. Hum. 

Guru Besar Sastra dan Budaya Universitas Hasanuddin ini mengisahkan, patriotisme masyarakat Tombolo Pao dahulu tercermin pada keteguhan perjuangan, tidak lain bersumber dari spririt Islam. 

"Figur semangat juang seperti ini, misalnya dimiliki tokoh asal Tombolo Pao yaitu Samiung yang belakangan namanya diabadikan sebagai salah satu jalan di Makassar, " terang Prof. Mardi. (*) 

"Informasi yang kami terima, ibu bupati siap hadir.. Begitupula Kakankemenag Gowa, juga telah menyatakan kesiapannya, " jelas Sekretaris Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Sulsel, Drs Syamsuddin MSi yang juga bertindak sebagai ketua panitia pelaksana. 

Merintis Pesantren

Untuk diketahui, inilah pesantren pertama di luar Jawa yang didirikan Parmusi, sejak dideklarasikan pada 17 Agustus 1967. Parmusi kemudian berubah menjadi parpol pada 20 Februari 1968. Lalu, 4 Oktober 2016, organisasi ini resmi mengusung visi misinya dengan berpijak pada empat pilar, yakni Keimanan dan Ketaqwaan, dakwah, sosial, ekonomi dan pendidikan. 

Parmusi yang banyak bergerak dalam.dakwah ilallah dengan konsep yang diusung bernama Desa Madani, bergerak ke seluruh pelosok desa terpencil dan terluar perbatasan. Dari sini pula lahir kegelisahan yang terus menerpa, bagaimana Parmusi memiliki lembaga pendidikan pesantren yang lokasinya sejuk, jauh dari keramaian kota serta menjadi pusat kebudayaan, peradaban dan wisata religi.

Awal mula rencana pembangunan Pondok Pesantren Madani Parmusi, dari gagasan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parmusi Sulsel, Dr. H. Abu Bakar Wasahua SH MH, saat Parmusi menggelar kegiatan sosial, keagamaan dan ekonomi, di Tamaona. 

Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parmusi Tombolo Pao Drs. H, Abdul Rahman L, MSi, Abu Bakar bertanya, siapa kira-kira yang memiliki lahan untuk diwakafkan menjadi pesantren? 

Pertanyaan Abu Bakar mendapat respon positif dari Abdul Rahman, sebagai tokoh masyarakat yang dikenal gigih mendedikasikan dirinya untuk kemajuan pendidikan, sosial dan keagamaan. 

"Ada saya punya tanah, itu bisa kita gunakan. Kalau perlu, janganki dulu pulang ke Makassar, sebelum kita lihat lokasinya, " Abdul Rahman meyakinkan lokasi tanahnya sangat strategis. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di bagian Timur, kabupaten Bulukumba di sebelah selatan, kabupaten Bone di sebelah utara dan Kecamatan Tinggi Moncong di sebelah Barat. 

Maka rombongan yang telah melakukan kegiatan sosial keagamaan dan ekonomi itu, beranjak ke lokasi dimaksud, meskipun sudah siap balik ke Makassar. Momen itu tercatat pada 23-24 Januari 2026.

Lima bulan mengerjakan rencana pembangunan Ponpes ini, mulai dari administrasi akta wakaf dan proses ikrar wakaf dilaksanakan di kediaman Abdul Rahman yang berlangsung penuh haru pada 28 Maret 2026 lalu. 

Setelah pengurusan akta wakaf di Makassar, diurus pula administrasi Yayasan Insan Madani Parmusi Nusantara yang diketuai Prof. Dr. Mardi Adi Armin, M. Hum, salah seorang Guru Besar Universitas Hasanuddin. 

Lima bulan mengutui urusan Ponpes, terasa tidak ada hambatan berarti, termasuk ketika melakukan audiens dengan Kakankemenag Gowa, H. Jamaris S. Ag MH dan audiens dengan bupati Gowa yang diwakili Sekda, semua merespon positif rencana mulia ini. 

Lima bulan bekerja, kini tibalah waktu yang dinantikan, prosesi peletakan batu pertama pada Ahad 28 Juni 2026 yang akan dihadiri langsung orang nomor wahid di pemerintahan Kabupaten Gowa. 

Sebagai Ponpes pertama, maka peletakan batu pertama akan dihadiri pula Ketua Umum Pimpinan Pusat Parmusi, Dr. Drs. Ali Amran Tanjung SH M. Hum bersama Sekjen KH Tairman Elon SH MH, dan dua pengurus harian DPP. 

Abu Bakar Wasahua berharap, kehadiran pesantren Parmusi, menjadi tumpuan harapan bagi pengembangan keagamaan, akhlak, kemampuan menghafal Alquran, bercakap bahasa Inggris dan Arab yang memiliki magnet kuat, tidak saja bagi masyarakat Tombolo Pao dan pemerintah kabupaten Gowa, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke.(*) 

Seruan itu disampaikan melalui Pernyataan Sikap dan Himbauan PW PARMUSI Sulawesi Selatan yang ditandatangani Ketua PW PARMUSI Sulsel, Dr. Abubakar Wasahua, M.H., dan Sekretaris, Drs. Syamsuddin, M.Si., di Makassar, Sabtu (6/6/2026).

Dalam pernyataannya, PARMUSI menegaskan bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Manusia, menurut organisasi tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara dan melestarikan alam semesta.

"Menjaga lingkungan bukan hanya persoalan sosial dan kemanusiaan, tetapi juga merupakan amanah keagamaan yang harus dijalankan oleh setiap Muslim," demikian salah satu poin sikap yang disampaikan PW PARMUSI Sulsel.

PARMUSI juga menyatakan keprihatinan terhadap berbagai persoalan lingkungan yang masih terjadi, mulai dari pencemaran sungai, penumpukan sampah plastik, penggundulan hutan, abrasi pantai, hingga eksploitasi sumber daya alam yang dinilai mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Karena itu, organisasi tersebut menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, pengurangan emisi karbon, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, PARMUSI mendorong lahirnya gerakan dakwah lingkungan yang mengintegrasikan pesan-pesan keislaman dengan upaya pelestarian alam. Menurut mereka, krisis lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga menyangkut persoalan moral, spiritual, dan kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

Ajak Generasi Muda Bergerak

Dalam himbauannya, PW PARMUSI Sulsel mengajak seluruh jajaran organisasi mulai dari tingkat wilayah hingga ranting untuk aktif menjalankan program-program peduli lingkungan di daerah masing-masing.

PARMUSI juga meminta para mubaligh, dai, khatib, guru, dan tokoh masyarakat untuk lebih sering menyampaikan pesan-pesan keagamaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT.

Kepada masyarakat luas, organisasi ini mengimbau pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan, serta penerapan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Tidak hanya itu, PARMUSI juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan penanaman pohon, penghijauan lingkungan, pelestarian sumber mata air, serta perlindungan kawasan hijau yang disebut sebagai bentuk "sedekah ekologis" yang bernilai ibadah.

Salah satu poin penting dalam himbauan tersebut adalah ajakan kepada pengurus masjid agar menjadikan masjid sebagai pusat edukasi lingkungan. Kegiatan kebersihan, penghijauan, hingga pengelolaan sampah berbasis jamaah dinilai dapat menjadi sarana membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat.

Generasi muda Islam juga didorong untuk menjadi pelopor gerakan lingkungan yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan.

Berlandaskan Nilai Keagamaan

Dalam pernyataannya, PARMUSI Sulsel mengutip firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.

Organisasi ini juga mengingatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam tetap menanam pohon meskipun hari kiamat akan tiba, sebagai simbol pentingnya menjaga dan merawat kehidupan.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PW PARMUSI Sulawesi Selatan mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga bumi sebagai amanah Allah SWT.

"Merawat alam adalah merawat amanah Allah. Karena itu, pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan bersama demi terwujudnya kehidupan yang sehat, lestari, dan berkeadilan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang," demikian penegasan PARMUSI Sulsel dalam pernyataannya. (*)