Seruan itu disampaikan melalui Pernyataan Sikap dan Himbauan PW PARMUSI Sulawesi Selatan yang ditandatangani Ketua PW PARMUSI Sulsel, Dr. Abubakar Wasahua, M.H., dan Sekretaris, Drs. Syamsuddin, M.Si., di Makassar, Sabtu (6/6/2026).

Dalam pernyataannya, PARMUSI menegaskan bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Manusia, menurut organisasi tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi untuk memelihara dan melestarikan alam semesta.

"Menjaga lingkungan bukan hanya persoalan sosial dan kemanusiaan, tetapi juga merupakan amanah keagamaan yang harus dijalankan oleh setiap Muslim," demikian salah satu poin sikap yang disampaikan PW PARMUSI Sulsel.

PARMUSI juga menyatakan keprihatinan terhadap berbagai persoalan lingkungan yang masih terjadi, mulai dari pencemaran sungai, penumpukan sampah plastik, penggundulan hutan, abrasi pantai, hingga eksploitasi sumber daya alam yang dinilai mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Karena itu, organisasi tersebut menyatakan dukungannya terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, pengurangan emisi karbon, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, PARMUSI mendorong lahirnya gerakan dakwah lingkungan yang mengintegrasikan pesan-pesan keislaman dengan upaya pelestarian alam. Menurut mereka, krisis lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga menyangkut persoalan moral, spiritual, dan kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

Ajak Generasi Muda Bergerak

Dalam himbauannya, PW PARMUSI Sulsel mengajak seluruh jajaran organisasi mulai dari tingkat wilayah hingga ranting untuk aktif menjalankan program-program peduli lingkungan di daerah masing-masing.

PARMUSI juga meminta para mubaligh, dai, khatib, guru, dan tokoh masyarakat untuk lebih sering menyampaikan pesan-pesan keagamaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT.

Kepada masyarakat luas, organisasi ini mengimbau pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan, serta penerapan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Tidak hanya itu, PARMUSI juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan penanaman pohon, penghijauan lingkungan, pelestarian sumber mata air, serta perlindungan kawasan hijau yang disebut sebagai bentuk "sedekah ekologis" yang bernilai ibadah.

Salah satu poin penting dalam himbauan tersebut adalah ajakan kepada pengurus masjid agar menjadikan masjid sebagai pusat edukasi lingkungan. Kegiatan kebersihan, penghijauan, hingga pengelolaan sampah berbasis jamaah dinilai dapat menjadi sarana membangun kesadaran kolektif di tengah masyarakat.

Generasi muda Islam juga didorong untuk menjadi pelopor gerakan lingkungan yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan.

Berlandaskan Nilai Keagamaan

Dalam pernyataannya, PARMUSI Sulsel mengutip firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.

Organisasi ini juga mengingatkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam tetap menanam pohon meskipun hari kiamat akan tiba, sebagai simbol pentingnya menjaga dan merawat kehidupan.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PW PARMUSI Sulawesi Selatan mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga bumi sebagai amanah Allah SWT.

"Merawat alam adalah merawat amanah Allah. Karena itu, pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan bersama demi terwujudnya kehidupan yang sehat, lestari, dan berkeadilan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang," demikian penegasan PARMUSI Sulsel dalam pernyataannya. (*)

Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Ahad-Senin, 31 Mei–1 Juni 2026, di Pondok Harapan 9, Tanjung Bayang.

Tradisi yang menjadi salah satu simbol penerimaan kader baru dalam keluarga besar HIPMA Gowa Komisariat Tuma'parisi Kallonna UNM itu diikuti oleh 40 kader Angkatan 08 Nikarannuang. 

Kehadiran masyarakat HIPMA Gowa Komisariat UNM dari berbagai angkatan turut menambah semarak kegiatan yang sarat dengan nilai kekeluargaan, solidaritas, dan penguatan ideologi organisasi.

Rangkaian kegiatan dikemas dengan memadukan tradisi intelektual, refleksi sejarah organisasi, hingga aktivitas kebersamaan yang membangun kedekatan antaranggota. Salah satu agenda utama adalah Bincang Buku yang membedah karya Jalaluddin Rakhmat berjudul Rekayasa Sosial. 

Diskusi tersebut dipantik oleh Aan Alamsyah dan menjadi ruang bagi kader untuk memperdalam wawasan kritis sekaligus mempertajam perspektif sosial mereka.

Usai sesi literasi, peserta mengikuti makan bersama yang menjadi sarana mempererat hubungan emosional antara kader baru dan senior. Kebersamaan kemudian berlanjut dalam agenda Sharing Session, yang menghadirkan refleksi perjalanan panjang HIPMA Gowa Komisariat UNM sejak Angkatan 01 hingga Angkatan 08.

Dalam sesi tersebut, para kader diajak memahami sejarah perjuangan organisasi sekaligus meneguhkan kembali nilai-nilai utama kaderisasi yang menjadi identitas Komisariat UNM, yakni keseimbangan antara etika yang beradab dan intelektualitas yang tajam.

Suasana yang sebelumnya penuh refleksi kemudian mencair melalui kegiatan Fun Games di kawasan Pantai Tanjung Bayang. Para kader mengikuti berbagai permainan, termasuk pertandingan sepak bola dengan mengenakan kostum unik dan menghibur yang memancing gelak tawa seluruh peserta.

Kepala Suku (Kepsuk) Angkatan 08 Nikarannuang, Muh Fajri Mu'ming, mengatakan bahwa Antama' Balla bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk membangun kedekatan emosional dengan seluruh keluarga besar HIPMA Gowa Komisariat UNM.

"Kami ingin memberi kesan yang baik kepada kakak-kakak yang telah memberikan kami wadah belajar di Organisasi Daerah. Semoga dengan acara kami yang sederhana ini, bisa menjadi kenangan yang baik bagi angkatan kami lebih khusus, dan masyarakat HIPMA Gowa Komisariat UNM pada umumnya," ujarnya.

Melalui tradisi Antama' Balla, Angkatan 08 Nikarannuang secara resmi menapaki babak baru perjalanan mereka sebagai kader HIPMA Gowa Komisariat UNM. 

Dengan semangat kebersamaan, etika, dan nalar kritis yang terus dirawat, mereka diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi organisasi, daerah, maupun pembangunan bangsa di masa depan.(*) 

Salah satu tokoh adat Gowa, Andi Bau Malik, mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan segelintir pihak yang berpotensi memecah belah persatuan warga Butta Bersejarah.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi Bau Malik saat berbincang bersama para tokoh masyarakat dan pemerhati adat di salah satu warung kopi di kawasan Sungguminasa.

Menurut Ketua Majelis Pemangku Adat Tinggi Kerajaan Gowa itu, masyarakat Gowa harus tetap mengedepankan nilai persaudaraan serta budaya “A’bulo Sibatangki” sebagai simbol persatuan di tengah dinamika politik dan berbagai isu yang berkembang saat ini.

“Gowa sebagai daerah bersejarah dan beradat memiliki nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga, terutama dalam menghadapi perbedaan pandangan maupun persoalan yang menjadi perhatian publik. Kita semua ingin Gowa tetap aman, damai, dan bermartabat,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa Kabupaten Gowa saat ini tengah menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari isu moralitas hingga polemik program pemerintah di sektor pendidikan.

Meski demikian, Andi Bau Malik meminta seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerhati adat, pemuda, aktivis, hingga warga umum, tetap menjaga persaudaraan dan menghormati proses yang sedang berlangsung di DPRD Kabupaten Gowa.

“Saya memahami kondisi pemerintahan Butta Gowa saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana dan tetap mengedepankan semangat persatuan demi menjaga stabilitas daerah.

“Apa pun persoalan yang ada, mari kita jaga persatuan sesama masyarakat Gowa. Hormati proses hukum dan penyelesaian yang sedang berjalan. Gowanu-Gowaku, Gowata, Rewako,” tutupnya. (*) 

 Puluhan mahasiswa berkumpul mengikuti nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi, sebuah film yang mengangkat realitas sosial masyarakat adat Papua di tengah arus pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan yang digelar Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa Komisariat Universitas Negeri Makassar itu menjadi ruang refleksi bersama bagi mahasiswa untuk membicarakan isu kemanusiaan, lingkungan, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua.

Acara dibuka secara khidmat dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Stanza 3, kemudian dilanjutkan dengan Mars HIPMA Gowa sebagai simbol semangat nasionalisme dan solidaritas kader.

Antusiasme peserta terlihat tinggi. Lebih dari 50 kader memadati lokasi pemutaran film. Kehadiran mereka mencerminkan besarnya rasa ingin tahu sekaligus kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan marginal yang terjadi di Indonesia, khususnya di Papua.

Film Pesta Babi menjadi perhatian utama karena memotret benturan antara pembangunan dan ruang hidup masyarakat adat Papua. Film tersebut menggambarkan bagaimana budaya lokal dan kehidupan masyarakat perlahan terdampak oleh proyek pembangunan berskala besar.

Usai pemutaran film, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terbuka yang berlangsung aktif dan cair. Tidak ada satu pemantik khusus dalam forum tersebut. Seluruh peserta diberikan ruang yang sama untuk menyampaikan pandangan, kritik, hingga refleksi atas isu yang diangkat dalam film.

Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa Komisariat Universitas Negeri Makassar, Ashlam Taufik mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk panggilan moral dan intelektual mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

“Kami terpanggil secara intelektual dan nurani untuk bagaimana kita sadar dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Papua,” ujar Ashlam di sela kegiatan.

Menurutnya, ruang diskusi semacam itu penting untuk membangun kepekaan sosial kader terhadap persoalan kemanusiaan dan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah.

“Semoga dengan kegiatan nobar kali ini, dapat memantik dan menggugah sanubari kader untuk lebih peduli kepada lingkungan sekitar dan isu-isu kemanusiaan secara luas,” katanya.

Setelah diskusi berakhir, seluruh peserta menutup rangkaian kegiatan dengan menyanyikan lagu “Papua Ku Cinta” karya Iksan Skuter. Lagu tersebut dinyanyikan bersama sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan dukungan moral mahasiswa Gowa untuk masyarakat Papua.

 Perubahan nama yang diteken di hadapan notaris Ida Rosyidah SH, M.Kn pada 12 Januari 2026 itu tak sekadar pergantian identitas, tetapi juga menjadi penanda arah baru gerakan dakwah yang lebih dinamis, terstruktur, dan menyentuh umat secara lebih luas.

Pasca perubahan nama tersebut, seluruh wilayah dan daerah diminta mengikuti alur organisasi baru, termasuk menyusun komposisi kepengurusan dan membentuk struktur di daerah yang belum terbentuk.

Di Sulawesi Selatan, perubahan itu langsung direspons cepat oleh jajaran pengurus wilayah. Dewan Pimpinan Wilayah Harakah Badan Koordinasi Mubalig se-Indonesia Sulsel menggelar kegiatan Orientasi dan Ta’aruf bagi seluruh pengurus yang telah menerima surat keputusan (SK), Kamis (14/5/2026), di Rumah Makan Wong Solo, Jalan Sultan Alauddin, Makassar.

Ketua DPW Harakah Bakomubin Sulsel, Dr. H. Abu Bakar Wasahua SH MH, menjelaskan bahwa organisasi tersebut dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemanusiaan, sosial, kerakyatan, dan keadilan.

Didampingi Sekretaris Prof. Dr. H. Abdul Halim Talli serta Wakil Sekretaris Drs. H. Takuddin Rahimi MM, Abu Bakar menegaskan bahwa Harakah Bakomubin juga berlandaskan aqidah Islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah.

“Perkumpulan ini bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang beriman, bertakwa, berilmu, adil, dan makmur dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Menurut Abu Bakar, penambahan kata “Harakah” memiliki makna penting karena mencerminkan gerakan yang lebih aktif dan progresif dalam menjalankan misi dakwah.

“Maka orientasi ini mengajak kita semua memikirkan apa yang harus kita laksanakan untuk membesarkan Bakomubin, apa orientasi kita ke depan sebagai pelayan dakwah, menyapa umat, memandu umat, dan membela umat yang telah diatur dalam Alquran,” katanya.

Ia menambahkan, pengurus Harakah Bakomubin Sulsel dalam waktu dekat akan menggelar pengukuhan pengurus yang dirangkaikan dengan rapat kerja wilayah pada pertengahan Juni 2026.

Melalui agenda tersebut, seluruh pengurus yang telah menerima SK diharapkan lebih proaktif dan mampu bekerja bersama dalam membesarkan organisasi.

Sementara itu, salah satu organisasi otonom Harakah Bakomubin Sulsel, yakni Lembaga Pemberdayaan Pengembangan Potensi Muslimah, sebelumnya juga telah menggelar orientasi dan ta’aruf. Organisasi tersebut telah menjadwalkan pelantikan dan rapat kerja pada 21 Juni 2026 di Gedung Mulo, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.(*) 

 Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa, Andi Azis Peter, mewakili Bupati Gowa Dr. Hj. Husniah Talenrang, SE., MM., saat menerima audiensi pengurus Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Sulawesi Selatan di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026).

Sejatinya, audiensi tersebut dijadwalkan diterima langsung oleh Bupati Gowa. Namun karena adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, pertemuan akhirnya diwakili oleh Sekda Gowa.

“Kita di sini sudah berbagi tugas, baik bupati maupun wakil bupati. Sehingga untuk audiensi dari organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan diminta untuk dilayani bersama Kabag Kesra,” ujar Andi Azis membuka pertemuan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gowa sangat terbuka dan mendukung setiap upaya positif yang bertujuan memajukan daerah, terlebih pembangunan lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren.

“Kami sangat senang dan bahagia atas rencana ini. Tentu semua perangkat terkait administrasi persyaratan pendirian ponpes agar lebih banyak melakukan koordinasi dengan Kabag Kesra dan Kesbangpol,” ujar mantan Camat Pattallassang tersebut.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan itu diawali dengan pemaparan visi, misi, dan tujuan Parmusi oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Parmusi Sulsel, Dr. H. Abu Bakar Wasahua.

Dalam kesempatan itu, Abu Bakar menjelaskan bahwa kedatangan pengurus Parmusi selain untuk bersilaturahmi juga sebagai bentuk “mappatabe’” kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, khususnya kepada Bupati Gowa sebagai pemegang otoritas pemerintahan di wilayah lokasi pembangunan pesantren.

“Pertemuan ini kami mappatabe’ sekaligus memohon dan mengharapkan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Bupati untuk berkenan meletakkan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Parmusi,” harap Abu Bakar.

Menanggapi permohonan tersebut, Andi Azis menyatakan akan menyampaikan langsung aspirasi dan harapan Parmusi kepada Bupati Gowa.

“In shaa Allah akan kami sampaikan ke Ibu Bupati. Apakah beliau langsung hadir atau mendelegasikan kepada yang lain, tentu kita menunggu informasi selanjutnya,” jelasnya.

Abu Bakar juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengurus legalitas yayasan sebagai bagian dari tahapan pendirian pesantren. Yayasan tersebut nantinya bernama Yayasan Insan Madani Parmusi Nusantara.

“Sebelumnya, sesuai petunjuk Kementerian Hukum dan HAM, kami mengajukan tiga nama. Dan Yayasan Insan Madani Parmusi Nusantara inilah yang disetujui,” ujarnya.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, pesantren yang sedang dirintis bukan sekadar lembaga pendidikan formal, melainkan embrio ekosistem peradaban Islam terpadu.

“Basisnya adalah wahyu, ilmu, kaderisasi, dakwah, kemandirian ekonomi, dan pemberdayaan umat,” terang Abu Bakar.

Dalam audiensi tersebut, Abu Bakar turut memperkenalkan jajaran pengurus Parmusi Sulsel yang hadir mendampinginya, yakni Sekretaris Parmusi Drs. Syamsuddin MSi, Wakil Ketua Muliaty Mastura Yusuf, Drs. H. M. Saiful, Wakil Sekretaris Drs. H. Takuddin Rahimi, Wakil Ketua Da’iyat Murniati Dg Matarring, serta Ketua DPD Parmusi Gowa Drs. H. Muchlis Ahmad. (*) 

Hanya berselang sehari, jajaran Parmusi menggelar dialog dan silaturahmi bersama pemerintah setempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Tombolo Pao, Rabu (6/5/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPW Parmusi Sulsel Dr. H. Abu Bakar Wasahua SH MH, Ketua DPD Parmusi Gowa H. Muhlis Ahmad, Ketua DPC Parmusi Tombolo Pao Drs. H. Abdul Rahman MSi, Camat Tombolo Pao Astan Pagessa S.Sos, Kepala KUA Tombolo Pao Faisal Rahmat SS MH, Lurah Tamaona Muhammad Yusuf SP, pengurus Parmusi, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam pertemuan itu, pemerintah setempat menyampaikan apresiasi atas rencana pembangunan Pondok Pesantren Parmusi di wilayah Tombolo Pao.

“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Parmusi yang merencanakan pendirian pondok pesantren di wilayah kami. Semoga cita-cita mulia ini dapat tercapai sesuai harapan kita,” ujar Camat Tombolo Pao, Astan Pagessa.

Ketua DPW Parmusi Sulsel, Abu Bakar Wasahua, memaparkan visi, misi, serta logo pondok pesantren yang disebut segera diluncurkan. Ia menjelaskan, pesantren tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi santri yang unggul dalam bidang keagamaan maupun keterampilan komunikasi.

Menurutnya, Ponpes Parmusi nantinya akan difokuskan untuk mencetak santri penghafal Al-Qur’an yang berakhlak baik, menguasai bahasa Arab dan Inggris, serta memiliki kemampuan public speaking yang mumpuni.

“Paling tidak bisa menyerupai ustaz Abdul Somad dan ustaz Adi Hidayat,” ujarnya.

Abu Bakar juga berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar rencana pembangunan pesantren dapat segera terealisasi.

“Ending-nya, saya mengharapkan dukungan kita semua. Terlebih karena Ibu Bupati akan mengunjungi Tombolo Pao setelah Lebaran Iduladha dan sekaligus nanti kita berharap Ibu Bupati akan melakukan peletakan batu pertama ponpes ini,” harapnya.(*) 

“Saya senang dan bahagia atas rencana pembangunan ponpes ini. Kami di Kemenag terbuka terhadap semua ormas, terutama dalam kegiatan pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren,” ujar Jamaris saat menerima audiensi pengurus Parmusi Sulsel di ruang kerjanya di Jalan H. Agus Salim, Senin (4/5/2026).

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Kedekatan terjalin karena Jamaris dan Ketua DPW Parmusi Sulsel, Dr. H. Abu Bakar Wasahua, sama-sama merupakan alumni Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin serta pernah aktif di HMI Komisariat Ushuluddin. Selain itu, lokasi pembangunan ponpes berada di wilayah keluarga besar Kakankemenag Gowa, yang semakin mempererat komunikasi kedua pihak.

Menurut Jamaris, pertumbuhan lembaga pendidikan keagamaan di Gowa, seperti pondok pesantren dan rumah tahfiz, mengalami perkembangan signifikan dalam lima tahun terakhir. Kehadiran ponpes yang diinisiasi Parmusi dinilai akan memperkaya ekosistem pendidikan keagamaan di daerah tersebut.

“Ini sejalan dengan harapan Ibu Bupati, bahwa masyarakat Gowa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki muatan spiritual keagamaan yang kuat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga arah pendidikan keagamaan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia, mengingat terdapat sejumlah lembaga yang tidak dapat melanjutkan aktivitasnya karena terindikasi menyimpang.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Gowa, Sardy Yoelfa, menjelaskan sejumlah persyaratan administratif pendirian pesantren. Di antaranya memiliki minimal 15 santri, adanya uji kelayakan penguasaan kitab kuning, status lahan yang telah sah secara wakaf, kelayakan bangunan dari instansi terkait, serta ketersediaan asrama dan masjid.

“Secara umum persyaratan sudah terpenuhi. Tinggal melengkapi tenaga pengajar lokal yang memenuhi kualifikasi, selain dari pengurus Parmusi yang siap mengabdi,” ujarnya.

Ketua DPW Parmusi Sulsel, Abu Bakar Wasahua, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kemenag Gowa. Ia berharap rencana pembangunan ponpes tersebut dapat segera terwujud dengan dukungan seluruh pihak, khususnya masyarakat Tombolo Pao.

“Semoga niat baik ini bisa terlaksana sesuai harapan, dengan dukungan dan kekompakan semua elemen,” tutupnya. (*) 

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di RM Wong Solo Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Ahad (26/4). Ketua DPW Parmusi Sulsel, Dr. H. Abu Bakar Wasahua, SH, MH, dalam arahannya menekankan pentingnya soliditas dan semangat kebersamaan seluruh pengurus dalam mewujudkan program tersebut.

“Ini bukan sekadar program organisasi, tetapi bagian dari ikhtiar besar untuk kemaslahatan umat. Karena itu, dibutuhkan keseriusan, tanggung jawab, dan semangat fastabiqul khairat dari kita semua,” ujar Abu Bakar.

Dalam rakor tersebut, selain konsolidasi organisasi, turut dibahas progres persiapan pembangunan Ponpes Madani yang akan berlokasi di Desa Dataran, Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Rencana pembangunan ini juga mendapat respons positif dari Pimpinan Pusat (PP) Parmusi.

Abu Bakar yang didampingi Sekretaris DPW Parmusi Sulsel, Drs. Syamsuddin, MSi, mengungkapkan bahwa peletakan batu pertama pembangunan ponpes direncanakan akan dilakukan oleh Bupati Gowa, disaksikan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Parmusi, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Gowa.

“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan audiensi dengan Bupati Gowa untuk mematangkan rencana peletakan batu pertama,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran pengurus untuk terus membangun optimisme dan memperkuat kerja kolektif dalam mewujudkan pembangunan pesantren tersebut. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kebersamaan dan gotong royong seluruh elemen organisasi.

Sementara itu, Koordinator Tim Teknis Ponpes Madani Parmusi, Takuddin Rahimi, memaparkan visi, misi, serta logo pesantren yang telah dirumuskan. Ia menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan hasil pembahasan intensif tim teknis selama empat pekan dan telah diplenokan dalam forum rakor.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, DPW Parmusi Sulsel optimistis Ponpes Madani dapat segera terealisasi dan menjadi pusat pendidikan Islam yang berkontribusi luas bagi masyarakat, sekaligus menjadi model pengembangan bagi Parmusi di seluruh Indonesia. (*)

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, Selasa, 14 April 2026, menyatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah, terutama Presiden RI Prabowo Subianto, dalam menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji.

Menurut Danang, kenaikan biaya penerbangan haji tidak terlepas dari melonjaknya harga avtur serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang memberikan tekanan signifikan terhadap struktur pembiayaan. Ia mengungkapkan, sejumlah maskapai telah mengusulkan penyesuaian biaya.

“Maskapai seperti Garuda Indonesia mengusulkan kenaikan biaya hingga Rp974,8 miliar, sementara Saudi Airlines mencapai Rp802,8 miliar,” ujarnya.

Secara agregat, lanjutnya, biaya penerbangan haji mengalami peningkatan dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun atau naik sebesar Rp1,77 triliun.

Meski demikian, Danang menegaskan pemerintah telah mengambil langkah strategis agar lonjakan tersebut tidak dibebankan kepada jemaah. “Alhamdulillah, Presiden telah menegaskan bahwa lonjakan biaya ini tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Ini bentuk komitmen negara dalam menjaga keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat,” tambahnya.

Komisi V DPR RI pun menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Mereka berharap koordinasi antara pemerintah, maskapai, serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, efisien, dan tetap berpihak pada kepentingan jemaah. (*)

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam sambutan penutupan Rapat Kerja Nasional Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.

Dahnil menegaskan bahwa lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang dipicu ketegangan kawasan Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji Indonesia. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga agar biaya tetap terkendali.

“Sesuai instruksi Bapak Presiden, kami pastikan kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan menempuh solusi fiskal dan melakukan penyesuaian agar beban negara tetap terjaga,” ujarnya.

Selain memastikan stabilitas biaya, pemerintah juga menjamin kesiapan logistik jemaah selama berada di Tanah Suci. Dahnil menyebutkan bahwa kontrak serta ketersediaan kebutuhan pokok telah diamankan untuk mendukung kelancaran ibadah.

“Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir terkait kebutuhan selama beribadah,” lanjutnya.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah guna mengantisipasi potensi eskalasi yang dapat berdampak pada penyelenggaraan haji. Stabilitas kawasan dinilai krusial bagi kelancaran seluruh tahapan ibadah haji tahun ini.

Penutupan Rakernas tersebut menjadi momentum finalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjelang keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan pada 22 April 2026.

Dahnil pun menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bekerja optimal dalam memberikan pelayanan terbaik serta perlindungan maksimal bagi jemaah.

“Harapan kita dinamika geopolitik ini tidak semakin eskalatif. Namun secara sistem, kita sudah siap dengan berbagai skenario agar jemaah tetap dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. (*)

Pada Jumat malam, 3 April 2026, pukul 20.00 WITA, rombongan tiba di jantung Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Cafe Alonica, membawa energi silaturahmi yang terasa begitu hangat.

Sebelum berkumpul di kafe itu, rombongan lebih dulu dapat jamuan makan malam di kediaman dr Hikmawati, salah seorang Presidium MD KAHMI Bantaeng,. Makan malam sederhana berubah menjadi pertemuan bermakna. 

Canda, tawa, nostalgia ber-HMI, mengalir tanpa sekat. Momentum halal bi halal menjadi ruang saling memaafkan—menguatkan kembali ikatan persaudaraan yang sedikit longgar oleh kesibukan masing-masing.

Road show ini lahir dari gagasan sederhana yang dicetuskan di kediaman Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel, Fadriaty AS yang akrab disapa Enceng, pada 31 Maret 2026. Dikemas dengan acara makan malam dan pemotongan kue ulang tahunnya, ide Enceng tersebut mendapat respons cepat dan positif dari beberapa pengurus yang hadir malam itu. 

"Ini ide bagus. Sebuah tradisi baru MW KAHMI Sulsel. Apalagi masih suasana lebaran," sergah Muhammad Yusuf AR, seorang pengurus harian.

Dari sanalah perjalanan panjang ini dimulai—bukan sekadar kunjungan, tetapi gerakan merawat kebersamaan, di bawah bendera KAHMI.

Perjalanan perdana dimulai di Kabupaten Gowa pada Rabu, 1 April 2026. Di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Kementerian Agama setempat, rombongan disambut oleh Jamaris, Koordinator Presidum MD KAHMI Gowa yang juga merupakan Kepala Kantor Kemenag Gowa. 

Dari titik itu, langkah demi langkah dilanjutkan, menyisir wilayah selatan Sulawesi Selatan: Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, hingga akhirnya tiba di Bantaeng. Perjalanan akan terus berlanjut ke Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, sebelum bergerak ke wilayah utara, mulai Kabupaten Maros hingga kawasan Luwu.

Di tengah suasana hangat di Cafe Alonica, Sekretaris MD KAHMI Bantaeng, Ahmad Fihrun, saat membuka acara sempat mengungkapkan pertanyaan yang menggelitik.

“Ada yang bertanya-tanya, saat saya men-japri satu per satu teman-teman pengurus. Ini agenda apa. Apakah ada muatan politisnya. Tapi kan, Pemilu masih jauh, atau karena Musywil sudah dekat?” ujarnya disambut tawa lebar hadirin.

Namun Enceng menegaskan, kegiatan ini murni silaturahmi. “Pemilu masih jauh. Ini bukan soal politik, tapi soal kebersamaan. Biasanya daerah yang datang ke wilayah, sekarang kita yang menyapa daerah,” jelasnya.

Lebih jauh, Enceng menekankan KAHMI bukan sekadar wadah pertemuan rutin, melainkan organisasi besar yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Ia mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergi dengan pemerintah setempat, tanpa kehilangan sikap kritis yang etis dan elegan.

Senada dengan itu, Hikmawati mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan, terutama dalam momentum politik seperti pilkada. 

“Perbedaan itu hal biasa, tapi jangan sampai memecah kita. KAHMI harus tetap solid,” tegasnya.

Dia juga mengajak agar eksistensi KAHMI tetap kokoh dan kuat sebagai penyeimbang agar kapal besar KAHMI tidak oleng diterjang badai. Dia pun memohon petunjuk dan arahan kepada MW KAHMI terkait periodisasi pengurus yang akan habis masa baktinya. 

Dalam kapasitasnya sebagai Korpres MW KAHMI Sulsel, Enceng mendorong agar kepengurusan MD KAHMI Bantaeng segera mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda), seiring dengan agenda Musyawarah Wilayah yang dijadwalkan pada Maret 2027.

Turut hadir pada momen silaturahmi dan konsolidasi internal itu, para presidium MD KAHMI Bantaeng: Nurdin Halim, Muhammad Nur Fajrin, Misbahuddin, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, Ketua Forhati Bantaeng Asniati Bintang, tim dari MW KAHMI Sulsel, beberapa pengurus MD KAHMI Bantaeng, dan Ketua HMI Cabang Bantaeng.

Malam itu, di sudut Bantaeng, road show halal bi halal menjadi simbol—bahwa di tengah dinamika, perbedaan, dan jarak, semangat kebersamaan tetap bisa dihidupkan, dirawat, dan diwariskan. (*)

Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

Akibatnya, sejumlah warga mengeluhkan lambannya proses pelayanan, bahkan harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian waktu penyelesaian. Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat yang berharap pelayanan dasar dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Salah satu keluhan disampaikan oleh Adriani Safutri. Ia mengaku telah berulang kali mengalami hal serupa saat mengurus dokumen di kantor desa.

“Ini bukan pertama kali. Saya datang untuk urus surat, tapi harus menunggu lama karena kepala desa tidak ada di tempat. Tidak ada kejelasan kapan dilayani,” ujarnya dengan nada kecewa.

Perempuan yang akrab disapa Putri itu tengah mengurus surat keterangan tanah dan surat keterangan tidak sengketa. Namun, proses administrasi yang seharusnya menjadi hak dasar warga justru terhambat akibat buruknya tata kelola pelayanan di kantor desa.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kelalaian serius aparatur desa dalam menjalankan kewajiban pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ditegaskan bahwa penyelenggara pelayanan wajib memberikan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Sementara itu, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 mengatur standar pelayanan minimal di desa, termasuk kepastian waktu, prosedur, dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, ketergantungan penuh terhadap kehadiran kepala desa juga menjadi sorotan. Minimnya sistem pelayanan yang terstruktur membuat aktivitas administrasi praktis terhenti ketika pejabat terkait tidak berada di tempat.

Atas persoalan ini, Adriani mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur desa, khususnya di Desa Romangloe.

“Kalau ini terus dibiarkan, pelayanan publik di desa hanya akan jadi formalitas tanpa substansi. Harus ada tindakan tegas,” tegasnya. (*) 

Tim Parmusi Sulawesi Selatan yang dipimpin Ketua DPW, Dr. H. Abu Bakar Wasahua, SH, MH, tiba di lokasi sehari sebelumnya, Jumat (27/3), setelah menempuh perjalanan dari Makassar bersama delapan anggota rombongan lainnya.

Perjalanan menuju Tamaona tidaklah mudah. Rombongan harus melewati jalur berkabut tebal di wilayah Kanreapia, Bulu Ballea. Jarak pandang sangat terbatas, sementara di sisi kiri dan kanan jalan terdapat jurang yang memicu ketegangan.

Ketua DPD Parmusi Gowa, Drs. H. Muhlis Ahmad, yang mengemudikan kendaraan, tetap melanjutkan perjalanan meski sempat diminta berhenti. Dalam kondisi minim visibilitas, kendaraan sempat berada di jalur kanan hingga pengendara dari arah berlawanan mengingatkan.

“Bapak salah jalur,” ujar seorang pengendara.
“Iya, Pak. Maaf, karena kabut kami tidak melihat jalan dan tidak hafal medan di sini,” jawab Muhlis.

Rombongan akhirnya tiba di kediaman Ketua DPC Parmusi Tombolo Pao, Drs. H. Abdurrahman L, MSi, pada pukul 18.59 WITA.

Ikrar Wakaf Penuh Haru

Agenda utama kunjungan Parmusi adalah menindaklanjuti rencana pembangunan pondok pesantren sebagai bagian dari program strategis di bidang pendidikan.

Pada Sabtu (28/3), tim Parmusi bersama pemilik lahan meninjau lokasi pembangunan yang dinilai strategis karena memiliki panorama wilayah Kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, hingga Gunung Bawakaraeng, sekaligus berpotensi menjadi kawasan wisata religi.

Prosesi dilanjutkan dengan pembacaan ikrar wakaf di kediaman Abdurrahman, disertai penandatanganan dokumen oleh para pihak. Penyerahan berkas wakaf dari Abdurrahman kepada Ketua DPW Parmusi Sulsel berlangsung dalam suasana emosional.

Abdurrahman tampak tak kuasa menahan haru hingga tak mampu melanjutkan kata-katanya. Sejumlah saksi yang hadir pun ikut menitikkan air mata dalam momen tersebut.

Konsep Pesantren Berbasis Kemandirian

Ketua DPW Parmusi Sulsel, Abu Bakar Wasahua, menjelaskan bahwa pesantren yang akan dibangun tidak hanya berfokus pada pendidikan keagamaan, tetapi juga penguatan keterampilan hidup.

“Santri nantinya tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga praktik langsung di lapangan seperti pertanian, peternakan, hingga perikanan, termasuk budidaya ikan belut,” ujarnya.

Konsep pembelajaran juga akan mengedepankan pendekatan alam terbuka, sehingga santri dapat belajar secara berkelompok di luar ruangan.

Abdurrahman menegaskan, pembangunan pesantren ini merupakan bagian dari kontribusi Parmusi dalam membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kalau kita mulai secara bertahap, insya Allah akan ada dukungan yang mengikuti. Semoga pertolongan Allah mengalir hingga pesantren ini berdiri kokoh,” ujarnya.

Ia berharap, kehadiran pesantren di Tamaona akan memperkuat syiar Islam dan memakmurkan Masjid Babul Firdaus Datarang, sekaligus menghadirkan akses pendidikan yang lebih dekat bagi masyarakat.

“Kita fokus pada kualitas, memperkuat hafalan Alquran dan penguasaan bahasa. Santri juga yang akan menjaga dan meramaikan masjid ini,” tambahnya.

Kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin Drs. H. Takuddin Rahimi, sebagai penanda dimulainya langkah awal pembangunan Ponpes Parmusi di kawasan Tamaona.(*) 

Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah tetap berjalan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, dan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, dalam dua hari terakhir.

Dalam laporannya, sebanyak 2.190 jemaah umrah telah kembali ke Tanah Air menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Rinciannya, 985 jemaah diberangkatkan pada 17 Maret 2026 dan 1.205 jemaah pada 18 Maret 2026.

Namun demikian, dinamika di lapangan masih terjadi. Sejumlah jemaah dilaporkan terdampak pembatalan penerbangan oleh beberapa maskapai, yang mengakibatkan ketidakpastian jadwal kepulangan serta meningkatnya beban biaya akomodasi dan konsumsi secara mandiri.

Menanggapi hal ini, Ilham menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan hak dan perlindungannya hingga dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan lancar.

“Kami terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi para jemaah serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mengupayakan solusi terbaik bagi percepatan kepulangan mereka di tengah situasi yang dinamis ini,” ujarnya.

Seiring proses pemulangan yang terus berjalan, jumlah jemaah umrah Indonesia yang telah kembali ke Tanah Air pada periode 28 Februari hingga 18 Maret 2026 tercatat mencapai 30.360 orang.

Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau seluruh jemaah untuk tetap tenang dan menjaga komunikasi aktif dengan petugas lapangan. Pemerintah juga mengingatkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar tetap bertanggung jawab penuh atas akomodasi dan tiket kepulangan jemaah sesuai kontrak yang telah disepakati. (*)