Pesan itu menjadi penekanan Ketua DPW Parmusi Sulawesi Selatan, Dr. H. Abubakar Wasahua, saat melantik pengurus DPD Parmusi Kota Makassar periode 2026-2031, Sabtu (31/10/2026).

Suasana haru dan penuh semangat mewarnai pelantikan yang berlangsung khidmat di Lantai 4 Gedung Pegadaian Kanwil 6 Sulselbarra & Maluku, Jalan Pelita Raya, Makassar. Prosesi pelantikan tersebut langsung dilanjutkan dengan Rapat Kerja (Raker) perdana untuk merumuskan arah dan program organisasi lima tahun ke depan.

Di hadapan pengurus yang baru dilantik, Abubakar Wasahua menitipkan tiga pesan penting sebagai bekal menjalankan roda organisasi.

Pertama, Parmusi harus menjadi organisasi yang manfaatnya dapat dinikmati umat. Menurutnya, keberadaan Parmusi tidak boleh berhenti pada identitas kelembagaan atau sekadar organisasi papan nama, tetapi harus mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.

"Perjuangan kita ke depan pasca-pelantikan, hendaknya menjadikan Parmusi sebagai wadah yang dapat dinikmati oleh umat," tegas mantan anggota DPR RI tersebut.

Kedua, seluruh program organisasi harus disusun secara terencana, sistematis, dan terukur. Abubakar mengingatkan agar pengurus tidak sekadar menjalankan kegiatan tanpa arah dan target yang jelas.

"Kita perlu memiliki komitmen yang sama menjadikan Parmusi ini berguna untuk masyarakat. Ibu-ibu yang belum bergabung, setelah mengetahui Parmusi, bisa bergabung dan menjadi sahabatnya," ujarnya.

Ketiga, Parmusi harus mampu merangkul seluruh potensi umat yang ada di Kota Makassar. Ia menilai, banyak sumber daya manusia dan kekuatan sosial yang dapat menjadi mitra strategis dalam mengembangkan gerakan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

"Kita harus punya kemampuan untuk melacak potensi orang-orang cerdas itu. Ada potensi ulil amri, ulil albab dan ulil amwal yang memiliki kemampuan finansial," katanya.

Abubakar juga mengingatkan bahwa tantangan dakwah semakin kompleks seiring perubahan zaman. Karena itu, Parmusi dituntut mampu merumuskan pendekatan dan formula dakwah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Ridwan: Dakwah Harus Sejuk dan Mencerahkan

Sementara itu, Ketua DPD Parmusi Makassar periode 2026-2031, Dr. H. Ridwan Asyuhbar, menegaskan komitmennya untuk menggerakkan organisasi melalui empat pilar utama, yakni agama, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.

Alumni UIN Alauddin Makassar itu menyoroti kondisi kehidupan umat yang menurutnya menghadapi tantangan dalam penguatan iman dan takwa. Ia menilai kecintaan berlebihan terhadap kehidupan dunia dan ketakutan menghadapi kematian menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian melalui gerakan dakwah.

Dalam menjalankan misi tersebut, Ridwan menginginkan Parmusi menghadirkan corak dakwah yang menyejukkan, rasional, dan realistis. Ia menegaskan, dakwah semestinya tidak membuat umat merasa takut, melainkan memberikan pemahaman, harapan, dan dorongan untuk memperbaiki kehidupan.

"Bukan pendakwah yang menakut-nakuti, tapi bisa memberikan dakwah yang sejuk, realistis dan rasional. Sebab, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sepanjang kita memiliki keinginan kuat dan kompak," ungkapnya.

Melalui kepengurusan baru ini, Parmusi Makassar diharapkan mampu memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam pembinaan keagamaan, tetapi juga melalui program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial dan budaya.

Rapat kerja perdana yang digelar setelah pelantikan menjadi langkah awal untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam program kerja yang konkret dan berkelanjutan.(*) 

• Surat Keputusan Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia
• Nomor : 015/KPTS/PP/05/1448 tertanggal 20 Oktober 2026
• Tentang
• PENGURUS DAERAH PERSAUDARAAN MUSLIMIN INDONESIA KOTA MAKASSAR MASA BHAKTI 2026 – 2031
• MAJELIS PAKAR PD PARMUSI KOTA MAKASSAR MASA BHAKTI 2026 – 2031 
• Ketua : Drs. H. Khairus Shaleh, M.Ag.
• Wakil Ketua : Dr. Herman Pelani, S.Pd.I., M.Pd.
• Wakil Ketua : Dr. H. Syamsuddin, M.Si.
• Wakil Ketua: Dr. H. Mirwan
• MAJELIS PENASEHAT PD PARMUSI KOTA MAKASSAR MASA BHAKTI 2026 – 2031 
• Ketua : Drs. Muh. Yamin Mukhtar, M.Ag.
• Wakil Ketua : Lahamuddin, S.Ag.
• Wakil Ketua : Samsuddin, S.Ag.
• Wakil Ketua : Drs. H. Patta
• Wakil Ketua : Dr. Tarmidzi
• PENGURUS HARIAN DAERAH PD PARMUSI KOTA MAKASSAR MASA BHAKTI 2026 – 2031
• Ketua: Dr. H. Muh. Ridwan Al Bone, S.Ag., S.H., M.H.
• Wakil Ketua: Nasruddin Ambo Tuwo
• Wakil Ketua: Dr. H. Muhammad Yusuf, AR, S.Ag., M.I.Kom.
• Wakil Ketua: H. Harun, S.Ag., M.A.
• Wakil Ketua: H. Jusman Karim, S.Ag., M.M.
• Wakil Ketua: Ismail Shaleh / Reyhan Gustiandi, S.Q.
• Sekretaris: Jamaluddin Manda
• Wakil Sekretaris: Ilham Jaya
• Wakil Sekretaris: Dr. Tri Said Kafrawi, S.H., M.H.
• Wakil Sekretaris: Ruslan, S.Pd.
• Wakil Sekretaris: Elwin, S.Pd.
• Wakil Sekretaris: Muh. Nasir Altaf
• Wakil Sekretaris : Firmansyah
• Bendahara : Ast Rifatul Huda
• Wakil Bendahara : A. Latif

Pembina Komunitas Teras Cak nur (TCN)

Muhammadiyah dan Ciri Pembaharuan Pemikiran Islam (tajdid)

Akan selalu menarik untuk membahas gerakan pembaruan Islam atau tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sebagai organisasi keagamaan (Islam), cara Muhammadiyah memahami dan mengamalkan ajaran Islam sangat unik jika dibandingkan dengan organisasi keagamaan (khususnya organisasi Islam) lainnya. Sejak awal berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah telah tampil sebagai organisasi Islam yang cukup kritis sekaligus prihatin terhadap kondisi umat Islam secara umum dan umat Islam di Nusantara secara khusus. Keprihatinan oleh assabiqunal awwalun minal Muhammadiyah (generasi awal Muhammadiyah) salah satunya dipicu oleh realitas historis hampir seluruh bangsa muslim (termasuk di Nusantara) saat itu yang sedang berada dalam cengkraman kolonialisme, sedangkan pada sisi yang lain, Al-Qur’an secara terang-terangan mendeklarasikan umat Islam sebagai “khayru ummat” umat terbaik atau umat pilihan (the chosen people). 

Keprihatinan yang bercampur dengan kegelisahan itu semakin membuncah, dengan kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an tentang kemanusiaan atau ayat-ayat insaniyah, hanya kerap dikutip dan didakwahkan secara lisan namun “diterlantarkan” dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam saat itu (Amin Abdullah, 2020). Dengan kata lain, ayat-ayat kemanusiaan dalam Qur’an yng berbicara tentang Pendidikan, Kesehatan, dan kepemilikan harta belum mampu ditafsirkan kemudian diimplementasikan atau ditransformasikan menjadi langkah konkret oleh umat Islam untuk menjawab ancaman dehumanisasi yang menjadi penyebab dari kondisi keterpurukan umat Islam (di Nusantara khususnya) saat itu. 

Situasi historis yang demikian itulah yang kemudian memantik para generasi awal dari Muhammadiyah untuk memilih melakukan langkah pembaruan pemikiran Islam atau tajdid, sebagai ikhtiar untuk dapat memperbaiki kondisi kehidupan sosial umat Islam. Menarik untuk mencermati bagaimana ciri dari pembaruan pemikiran Islam model Muhammadiyah, menurut Amin Abdullah (salah satu cendekiawan Muhammadiyah), ada empat ciri dari pembaruan pemikiran Islam model Muhammadiyah (Amin Abdullah, 2020). Pertama pada pembaruan pemikiran Islam Muhammadiyah terdapat hubungan yang dialektis-hermeneutis (hubungan timbal-balik dan bolak-balik) antara sisi “normativitas” ajaran Islam dengan simbolisasi “Al-ruju’ ila al-Qur’an wa al-Sunnah”, dan sisi “historisitas” pemahaman umat Islam atas norma-norma ajaran Islam dengan simbolisasi “ijtihad” dan “tajdid” pada wilayah kesejarahan tertentu.

Kedua, selain adanya hubungan dialekis-hermeneutis antara sisi normativitas dan historisitas pemahaman ajaran Islam, pembaruan pemikiran Islam model Muhammadiyah juga memiliki ciri kritis atau bercorak anti-kemapanan, bukan terhadap sisi normativitas ajaran Islam namun terhadap sisi historisitas pemahaman ajaran Islam. Terdapat beberapa contoh kasus yang dapat ditemukan dari ciri pertama dan kedua tersebut, salah satunya yaitu tatkala para generasi awal Muhammadiyah memaknai ajaran normativitas Al-Qur’an tentang pentingnya Ilmu melalui ayat perintah membaca “iqra” (surah Al-Alaq). Kenyataan historis masyarakat Muslim saat itu, memaknai ayat tentang “iqra” hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama yang diajarkan secara eksklusif di lembaga Pendidikan Islam (pesantren). Pemaknaan yang berciri historis demikian bagi kalangan generasi awal Muhammadiyah dianggap bukanlah pemahaman yang final, sehingga para assabiqunal awwalun min al-Muhammadiyah menghadirkan pemaknaan yang berbeda bahkan dapat disebut cukup berani untuk ukuran saat itu, yaitu dengan cara mendirikan sistem pendidikan sekolah (model belanda) yang di dalamnya tidak hanya mengajarkan  apa yang disebut “ilmu-ilmu agama”, tetapi mengajarkan ilmu secara lebih utuh-komprehensif. Pilihan yang demikian didasari oleh pandangan bahwa jika normativitas perintah iqra’ dibatasi hanya untuk ilmu-ilmu agama semata, maka dimana umat Islam harus mempelajari ayat-ayat kauniyah (natural science), ayat-ayat insaniyah (behavioral science), dan ayat-ayat tarikhiyah (social-historical science), begitupun sebaliknya?

Model pemaknaan generasi awal Muhammadiyah terhadap perintah iqra dengan langkah “praktis” mendirikan sekolah yang mengajarkan ilmu secara komprehensif bukan berarti tidak memiliki pijakan teoretis sama sekali. Salah satu penulis kitab tafsir asal Indonesia, M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya (tafsir al-Misbah) menjelaskan bahwa kata iqra yang merupakan perintah membaca pada surah Al-Alaq tidak diikuti dengan keterangan objek atau teks tertentu yang harus dibaca oleh Nabi Muhammad. Sehingga dengan merujuk pada sebuah kaidah kebahasaan yang menyatakan: “apabila suatu kata kerja yang membutuhkan objek tetapi tidak menyebutkan objeknya, maka objek yang dimaksud bersifat umum..” dijelaskan oleh Shihab bahwa kata iqra pada ayat pertama surah Al-Alaq dapat dimaknai sebagai perintah membaca, menelaah (mempelajari) objek yang umum atau luas yang mencakup alam raya, manusia (individu dan masyarakat) serta bacaan tertulis baik suci ataupun tidak (Quraish Shihab, 2002). Puluhan tahun sebelum Shihab merumuskan secara teoritis makna iqra dalam kitab tafsirnya, Muhammadiyah telah melakukan pemaknaan dan implementasi praktis terhadap ayat iqra tersebut.

Ciri ketiga dari pembaruan pemikiran Islam model Muhammadiyah adalah dengan mendirikan dan membangun sistem organisasi dalam mengaktualisasikan cita-cita perjuangannya. Ciri ketiga ini, juga merupakan bentuk sikap kritis Muhammadiyah terhadap realitas historis umat Islam pada masa awal didirikannya organisasi ini. menurut Amin Abdullah, disengaja atau tidak, dengan ciri yang ketiga ini, Muhammadiah ingin menggeser paradigma pemikiran Islam yang lama yang hanya menekankan pada keselamatan pribadi atau individu. Melalui perjuangan keagamaan berbasis organisatoris. Muhammadiyah ingin mengangkat kepentingan dan keselamatan pribadi ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kepentingan dan keselamatan yang bersifat kolektif-sosial. Adapun ciri yang keempat dari pembaruan pemikiran Islam model Muhammadiyah adalah berciri responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan 4 ciri pembaruan pemikiran Islam itulah (yang bersifat dinamis-kritis-organisatoris-responsif) sejak berdirinya pada awal abad ke 20, Muhammadiyah tampil sebagai organisasi keagamaan yang senantiasa berikhtiar untuk mencerahkan umat serta membebaskan umat dari pasung dehumanisasi yang saat itu berupa ancaman penjajahan, kebodohan, sakit-sakitan dan kemiskinan. 

Munas dan Rumusan Fikih AI yang manusiawi

Memasuki abad ke 21, tantangan dan ancaman dehumanisasi yang dihadapi oleh umat manusia (termasuk umat Islam) tentunya tidak lagi sepenuhnya sama dengan yang dihadapi pada abad ke 20. Pada abad ke 21 dewasa ini, ancaman dehumanisasi tidak hanya berupa ancaman yang penulis sebutkan di atas, namun ancaman dehumanisasi itu  juga datang dari perkembangan teknologi dan efek samping (ekses) yang menyertainya, salah satunya adalah perkembangan teknologi Artificial Intellegance (AI). Dewasa ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi fakta historis yang sedang dihidupi oleh umat manusia. Perkembangan teknologi AI tentunya cukup membantu kehidupan manusia di beberapa sektor, namun seperti pedang bermata dua. Perkembangan teknologi AI juga membawa sisi “ancaman” bagi kehidupan umat manusia. 

Sebuah survey dari lembaga riset Pew Research Center melaporkan bahwa sekitar 71% orang dewasa di Amerika Serikat merasa khawatir dengan AI karena dianggap akan mengambil alih pekerjaan mereka pada masa yang akan datang. Selain ekses terhadap ruang profesi manusia yang semakin terancam, ancaman yang sifatnya lebih fundamental yang juga datang beriringan dengan perkembangan AI adalah berkaitan langsung dengan hakikat kemanusiaan kita. Dari prespektif filsafat, terdapat satu pandangan bahwa manusia merupakan satu-satunya subjek yang bebas dan rasional (tentunya dengan aksentuasi yang beragam), sedangkan selain manusia seperti benda-benda dan juga teknologi hanyalah objek yang pasif (tidak bebas dan rasional). Pandangan demikian telah lama dideklarasikan oleh beberapa filsuf, khususnya sejak era Rene Descartes, kemudian disusul oleh dua filsuf besar dari jerman Immanuel Kant dan Jurgen Habermas. Namun keyakinan  yang begitu optimis terhadap manusia tersebut, kini mulai dipersoalkan, salah satunya akibat perkembangan AI. 

Benarkah bahwa teknologi merupakan objek yang sepenuhnya pasif? Kemunculan teknologi AI secara otomatis menggugat anggapan tersebut. berbagai perangkat teknologi buatan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi teknologi tersebut kini bahkan bisa menebak perilaku dan keinginan manusia secara tepat. Di dalam keadaan yang demikian, apakah manusia masih bisa dianggap sebagai makhluk yang rasional dan bebas? Memang tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi AI membawa kemudahan bagi manusia pada akses informasi dan pengetahuan, namun hal tersebut menghasilkan pola ketergatungan yang baru, alih-alih berpikir, mengoptimalkan rasionalitasnya, manusia kini menyerahkan tugas berpikirnya kepada komputer dan ponsel cerdasnya (teknologi AI). Manusia bergantung, bahkan dikuasi oleh teknologi yang mereka ciptakan sendiri (Reza A.Watimena, 2023). Inilah bentuk dehumanisasi atau ekses lain yang muncul dari perkembangan teknologi AI terhadap kemanusiaan kita, manusia mengalami  pendangkalan kemampuan berpikir atau dekadensi rasionalitas, yang itu semua tentunya berdampak pada sektor Pendidikan.

 Dengan munculnya fenomena perkembangan teknologi AI beserta ancaman dehumanisasi atau ekses yang menyertainya, Muhammadiyah secara kelembagaan diperhadapkan oleh tanggung jawab sejarah dan moral untuk memberikan responnya. Respon yang diberikan oleh Muhammadiyah tentunya tidak bisa bersifat reaktif. Menolak teknologi AI secara reaktif dengan alasan dapat menimbulkan ekses yang besar bagi kehidupan manusia, tidaklah mencerminkan ciri dari pemikiran Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah sejak dari awal mula berdirinya dikenal sangat apresiatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal demikian nampak dari keberanian Kiai Ahmad Dahlan untuk mengoreksi arah kiblat sholat dengan bantuan perangkat teknologi, hingga beberapa persoalan berkenaan dengan ibadah mahdah seperti penentuan jadwal shalat, awal Ramadhan, Idul fitri (1 Syawal) dan Idul adha (10 dzulhijjah), Muhammadiyah konsisten memanfaatkan perkembangan teknologi untuk merumuskan itu semua.

Muhammadiyah sebagai organisasi yang senantiasa menggaungkan pembaruan pemikiran Islam (tajdid) dengan ciri dinamis-kritis-adaptif, melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) Tarjih Muhammadiyah ke 31 harusnya mampu merumuskan paradigma berpikir yang tetap berjangkar pada normativitas ajaran Qur’an, salah satu misalnya tentang konsep manusia sebagai khalifah fil ardh yang berkenaan dengan kemuliaan dan keunggulan manusia di era post-human yang salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi AI yang dianggap berpotensi melampaui kapasitas manusia di berbagai sektor kehidupan. Kemudian sebagai organisasi Islam, tugas selanjutnya yang mesti dirumuskan oleh Muhammadiyah adalah menerjemahkan paradigma kemanusiaan yang berjangkar pada konsep khalifah fil ardh dalam Qur’an menjadi rumusan-rumusan konkret-praktis tentang bagaimana semestinya menjalin hubungan yang ideal-proporsional antara manusia dan teknologi (khususnya teknologi AI). Rumusan konkret-praktis tersebutlah yang dapat disebut Fikih AI. 

Fikih AI yang mesti dirumuskan oleh Muhammadiyah haruslah manusiwai, artinya mampu memberikan panduan praktis tentang sejauh mana batas penggunaan AI dalam sektor kehidupan manusia khususnya sektor profesi (akses ekonomi) dan sektor pendidikan (akses ilmu pengetahuan). Jika penggunaan AI tidak dikontrol dalam sektor profesi, besar kemungkinan di masa yang akan datang, akan semakin banyak lapangan pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh teknologi AI, namun sebaliknya, jika teknologi AI juga sepenuhnya dihilangkan pada sektor profesi, maka manusia akan kehilangan kesempatan memanfaatkan fasilitas peradaban untuk dapat memperbaiki kehidupan ekonominya. Begitupun pada sektor pendidikan, jika penggunaan AI tidak dikontrol dalam sektor Pendidikan, maka kemungkinan buruknya peserta didik akan sepenuhnya bergantung pada AI dan akhirnya akan kehilangan kemampuan berpikir, namun jika AI sepenuhnya dihilangkan pada sektor Pendidikan, maka peserta didik juga akan kehilangan kesempatan memanfaatkan fasilitas peradaban untuk dapat memperlauas dan mengembangkan pengetahuannya. Sehingga sekali lagi penting bagi Muhammadiyah lewat Munas yang akan datang untuk merumuskan fikih AI yang ideal-proporsional agar perkembangan teknologi AI dewasa ini tidak mendehumanisasi umat manusia, tapi justeru membantu umat manusia (khususnya umat Islam) untuk mengoptimalkan tanggung jawabnya sebagai khalifah fil ardh. Wallahu a’lam bi ash-showab

Sumber Rujukan

Amin Abdullah, “Religiositas Kebudayaan Muhammadiyah dalam Era Perubahan Sosial” dalam Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020)

Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an. Vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Reza A. A. Watimena, Memaknai Digitalitas: Sebuah Filsafat Dunia Digital (Yogyakarta: PT Kanisisus, 2023)

Galeri yang ditargetkan launching akhir Desember 2026 ini diharapkan bukan sekadar menjadi ruang pemasaran, melainkan juga wadah untuk menguatkan kemandirian ekonomi dan menumbuhkan semangat berbagi.

Rapat perdana digelar di sebuah kafe Jalan Bau Mangga Makassar, Rabu sore 28 Oktober. Rapat dipimpin langsung Ketua DPW Parmusi Sulsel Dr. H. Abubakar Wasahua SH MH. 

Abu Bakar mengingatkan pentingnya lembaga-lembaga di Parmusi diberdayakan, termasuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat, sebagai lokomotif utama memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, bangsa, dan negara. 

"Kita mulai dari hal kecil. Membangun unit- unit usaha dari kita dan untuk kita. Kita maksimalkan produk-produk usaha kecil dari masing-masing pengurus yang telah ada dan dimenej dalam galeri parmusi, " urainya. 

Menurut Abubakar, setiap produk akan diberikan label Parmusi sebagai perekat membangun ekosistem ekonomi dalam naungan bendera Parmusi yang kental dan bersahaja. Tentu pula, dalam perputaran ekosistem ekonomi ini, ada sedekah yang dikeluarkan untuk tabungan akhirat. Karena perekonomian yang dibangun, bukan semata-mata untuk mengejar kehidupan di dunia. 

Sebelumnya, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat ini, telah melaksanakan kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Gerakan ekonomi rakyat itu dipimipin langsung Hj. Nuraeni yang sukses membagi ilmunya dalam hal pembuatan abon ikan, selai dari tomat dan sambal tomat. 

Sukses membagikan ilmu kepada warga Tombolo Pao, kini gerakan ekonomi rakyat perlu terus dikembangkan dalam sebuah wadah agar lebih terorganisir, terarah, dan terus tumbuh untuk pemberdayaan masyarakat. 

Sementara Askar Almakassari mengharapkan semua pengurus Parmusi yang memiliki produk apa saja, apakah berupa makanan atau kerajinan tangan, dapat memasarkan melalui Galeri Parmusi. 'Kita berinvestasi di sini sekalian juga membesarkan nama Parmusi," jelasnya. 

Galeri ini juga diharapkan dapat hadir pada momen-momen tertentu, misalnya ikut serta dalam Ramadhan Fair, bazaar, mengisi stand di Asrama Haji Sudiang pada musim haji dan menyelenggarakan pameran UMKM. 

Pada rapat tersebut, disepakati pengurus tim kerja Galeri Parmusi. Manajer Askar Almakassari, Sekretaris Andi Faridah Adam, bendahara Asmawati, marketing: Rahmawati Datumola, Hajar Junaid, Asri Novayanti, Hj. Suaeba, Hj. Eny Nuraeni. Untuk operasional masing-masing Dahyar Nurdin, Andi Nasri Abduh, dan Sutrisno. (*)

Demo tersebut berlangsung, Rabu, 21 Oktober 2026, mulai pukul 16.00 WITA. Aksi itu mengusung tema “Darurat Udara Bersih: Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional”. Sejumlah elemen mahasiswa bergabung menyuarakan tuntutan, mulai dari BEM FIS-H, BEM FIP, BEM FIKK, BEM FEB, BEM MIPA, hingga TEKNIK SATU.

Bagi mahasiswa, kebakaran hutan dan lahan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Asap yang menyelimuti kawasan terdampak dinilai telah menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Koordinator Lapangan TEKNIK SATU, Maulana, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh memandang karhutla sebagai bencana rutin yang cukup ditangani dengan langkah-langkah biasa.

Menurutnya, skala dampak yang ditimbulkan membutuhkan perhatian dan penanganan luar biasa dari negara, termasuk melalui penetapan status bencana nasional.

Maulana menyebut sebanyak 314 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) terjadi di tujuh provinsi dan 65 kabupaten/kota yang terdampak karhutla. Data tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat dan mendesaknya penanganan secara nasional.

Ia juga menyinggung pemantauan satelit NASA terkait emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada wilayah yang terbakar, tetapi juga membawa konsekuensi ekologis yang lebih luas.

“Kita sebagai bangsa yang besar harusnya tobat secara ekologis,” tegas Maulana.

Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap cara negara mengelola lingkungan dan menangani bencana ekologis. Mahasiswa menilai diperlukan perubahan mendasar dalam kebijakan pencegahan, pengawasan, hingga pemulihan kawasan terdampak kebakaran.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan kepada pemerintah.

Selain mendesak percepatan penanganan karhutla, mereka meminta aparat penegak hukum memberantas praktik korupsi dana penanggulangan bencana serta memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026.

Mahasiswa juga menuntut penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan dan transparansi penggunaan anggaran penanganan karhutla.

Persoalan kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan tabung oksigen, alat bantu pernapasan, dan masker, terutama bagi kelompok rentan di wilayah terdampak.

Tidak hanya itu, mahasiswa mendesak pemerintah memperkuat penanganan kasus ISPA serta menyediakan peralatan mitigasi bencana di setiap wilayah yang memiliki risiko kebakaran maupun bencana alam lainnya.

Tuntutan terakhir menyangkut pemulihan ekosistem. Mahasiswa menginginkan pemerintah tidak berhenti pada upaya pemadaman api, tetapi juga memastikan kawasan yang rusak dipulihkan hingga mendekati kondisi sebelum kebakaran.

Melalui aksi di DPRD Sulsel tersebut, mahasiswa UNM mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kebijakan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, perlindungan kesehatan, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan.

Bagi mereka, udara bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin negara. Karena itu, penetapan karhutla sebagai bencana nasional menjadi tuntutan utama yang mereka tujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. (*) 

(Wakil Sekretaris MW KAHMI Sulsel)

Kick Off Graha Hijau Hitam yang digelar Sabtu 24 Oktober 2026 di Hotel MaxOne Makassar, momentum sejarah bagi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan dalam menghidupkan peradaban Islam. 

Inilah rumah gagasan kita. Sebagai ikhtiar mengabadikan enam dekade KAHMI mewujud dalam bentuk fisik yang menghidupkan peradaban. Kita tidak lagi sekadar bernostalgia. Tapi, boleh-boleh saja bernostalgia sambil bergerak dan mengabdi di rumah gagasan Graha Hijau Hitam. 

Sebagai momentum hijrah, Kick Off Graha Hijau Hitam adalah bukti bahwa KAHMI Sulawesi Selatan tidak ingin stagnan. Kita ingin ada legacy fisik dan legacy gerakan intelektual, gerakan moral yang memiliki kredibilitas kuat dan bermanfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Gerakan nyata yang tidak hanya berhenti di seremoni tetapi tetap kaya dalam karya yang membumi. 

Enam puluh tahun bukan usia yang muda. Pada 17 September 1966, di tengah heroisme Kongres VIII HMI di Solo yang melahirkan Nurcholish Madjid sebagai Ketua Umum PB HMI, Korps Alumni HMI (KAHMI) resmi berdiri. Lahir dari rahim pergulatan ideologi pasca G30S/PKI, KAHMI memikul mandat sejarah: menjaga keislaman dan keindonesiaan tetap dalam satu tarikan nafas.

Kini, di usia ke-60 tahun pada 2026 ini, mandat itu diuji lebih berat dari sebelumnya. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan menjelang Pemilu 2029, dengan dua problem paling pelik: penegakan hukum yang rapuh dan korupsi yang menggurita.

Lanskap Keindonesiaan yang Muram

Data tak bisa berdusta. Pada 10 Februari 2026, Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025. Skor kita anjlok menjadi 34 dari 100, turun 3 poin dari 37 pada 2024. Peringkat global pun terjun bebas dari 99 menjadi 109 dari 180 negara. Di ASEAN saja kita hanya di peringkat 5, di bawah Singapura (84), Malaysia (52), Timor Leste (44) dan Vietnam (41). 

Lebih memprihatinkan, menurut TII, skor 34 itu sejajar dengan Aljazair, Laos, Malawi dan Bosnia Herzegovina - negara-negara dengan krisis kebebasan sipil. TII menegaskan, penurunan skor berkorelasi langsung dengan menyempitnya ruang sipil dan lemahnya akses terhadap keadilan. 

Hal ini dikonfirmasi survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1-10 Oktober 2026. SMRC mencatat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi jatuh dari 74% pada Februari 2024 menjadi hanya 40% pada Oktober 2026. Ketidakpuasan ini berhubungan langsung dengan kondisi penegakan hukum yang dinilai negatif oleh publik. 

Survei GoodStats 2026 juga menemukan 40,9% publik tidak percaya polisi dapat benar-benar berperilaku bersih, profesional dan mengayomi. Inilah gurita korupsi dan krisis hukum yang kita hadapi: regulasi lengkap, lembaga pengawas berlapis - dari KPK, BPK, hingga Kejaksaan - namun korupsi tetap merajalela. 

Di Mana Peran KAHMI?

KAHMI adalah raksasa sosial. Dengan jutaan alumni yang berdiaspora di birokrasi, legislatif, yudikatif, kampus, media hingga dunia usaha, KAHMI memiliki modal sosial yang tak dimiliki organisasi lain. Di usia 60, KAHMI tidak boleh hanya menjadi reuni nostalgia atau arisan elite politik. Ia harus kembali ke khittah kemenangan ide, seperti pesan Cak Nur: kemenangan Islam adalah kemenangan ide, bukan pragmatisme politik sesaat.

Ada tiga peran strategis KAHMI menuju 2029:

Pertama menjadi Laboratorium Etika Publik.

Korupsi adalah krisis moral sebelum menjadi krisis hukum. KAHMI harus berani melahirkan pakta integritas anti-korupsi bagi seluruh kadernya yang maju di Pemilu 2029. Jangan ada lagi kader KAHMI yang terjerat OTT. Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang menekankan tauhid dan tanggung jawab keumatan harus diterjemahkan menjadi standar etik yang terukur. KAHMI harus menjadi yang pertama mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset yang mandek.

Kedua, Menjadi Jembatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

KAHMI memiliki stok ahli hukum, jaksa, hakim dan advokat terbaik. Forum-forum KAHMI harus menjadi pengawal reformasi KUHAP dan UU Polri yang kini disorot karena membuka jalan praktik otoriter. KAHMI harus bersuara lantang bahwa hukum tidak boleh menjadi senjata cepat untuk mengkriminalisasi kebijakan administratif, seperti yang terjadi pada kasus-kasus tipikor yang minim mens rea dan tanpa aliran dana pribadi. KAHMI harus membela akses keadilan bagi yang lemah, bukan hanya bagi yang viral.

Ketiga, Menjadi Penjaga Nalar Demokrasi 2029

Pemilu 2029 akan sangat polarisatif. KAHMI dengan tradisi intelektual Islam moderat harus menjadi penyejuk, menolak politik uang dan politik identitas yang memecah belah. Dengan jaringan Majelis Wilayah dan Daerah di seluruh Indonesia, KAHMI bisa menjadi pusat pendidikan pemilih, memastikan Pemilu 2029 tidak hanya prosedural, tapi substantif melahirkan pemimpin berkarakter insan cita: akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam.

Enam dekade adalah bukti kematangan. KAHMI telah membuktikan konsistensinya menjaga integrasi keislaman dan keindonesiaan. Kini saatnya membuktikan bahwa dari rahim HMI, lahir solusi bagi bangsa. Jika korupsi adalah kanker yang menggerogoti iman pada demokrasi, maka KAHMI di usia 60 harus menjadi antibodinya. Bukan dengan jargon, tapi dengan keteladanan intelektual dan keberanian moral. 

Di rumah Graha Hijau Hitam, kita membangun keteladanan intelektual dan keberanian moral itu. Kita bersama bertanggung jawab merawat ekosistem demokrasi yang sehat, bukan mendukung kekuatan politik yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat sipil. Wallahu a'lam.

Di sela perbincangan tentang berbagai persoalan bangsa, Tamsil menitipkan pesan penting tentang keberlanjutan pembangunan Pondok Pesantren Madani Parmusi di Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Ia juga melontarkan sinyal tentang kemungkinan melanjutkan pengabdian di lembaga lain, termasuk menjadi duta besar, jika Presiden menghendaki.

Pertemuan dalam suasana penuh nuansa kekeluargaan itu, berlangsung pada Senin siang, 19 Oktober 2026. Hadir dari Parmusi, Ketua DPW, Dr. H. Abu Bakar Wasahua, SH MH, Penasihat Dr. H. Abd. Wahid Ismail, Ketua DPD Parmusi Gowa, Drs. H. Muchlis Ahmad, Bendahara DPW Hj. Jusmiati Lestari, S. Ag, Wakil Ketua Murniati Dg Matarring dan Wakil Sekretaris Drs. H. Takuddin Rahimi. 

Abu Bakar Wasahua menyampaikan rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada Tamsil Linrung, yang telah mengundang secara khusus pengurus DPW Sulsel ke kediamannya.

Pertemuan yang berlangsung santai dan sesekali diwarnai dengan canda tawa, membincang berbagai macam problem bangsa saat ini yang sedang menggeliat. Namun, secara khusus, mantan anggota DPR RI tiga periode dari Fraksi PKS (2004-2019) ini, memberi pesan kepada pengurus untuk melanjutkan program-program kerja Parmusi dan terlebih khusus lagi, pembangunan Pondok Pesantren Madani Parmusi di Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Dia sangat merespon Ponpes Madani yang dirintis oleh Parmusi. "Jangan sampai berhenti, terus lanjutkan pembangunannya sampai benar-benar berdiri. Insha Allah, rezki akan mengalir untuk pembangunan pendidikan itu hingga selesai, " harapnya. 

Pendidikan menjadi urgen bagi kemajuan dan kejayaan bangsa. Maka tidak. Heran bila Tamsil Linrung selalu memberi motivasi kuat agar lembaga sosial kemasyarakatan atau individu yang mendirikan sekolah atau pondok pesantren, tetap semangat menjadi pilar utama dalam menggerakkan mesin-mesin peradaban Islam di masa depan. 

Betapa penting lembaga pendidikan ini sehingga ketika Tamsil Linrung yang juga dikenal sebagai aktivis HMI pada masanya, diamanahkan sebagai pimpinan Badan Anggaran DPR RI, dia salah seorang tokoh yang mengawal gagasan lahirnya dana abadi pendidikan nasional yang dikelola melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sehingga tak heran, bila tokoh representasi masyarakat Sulawesi Selatan yang telah dua periode di DPD, memiliki Pondok Pesantren Insan Cendekia Madani (ICM) yang dibangun di kampung halamannya di Mandalle, juga sekolah ICM di Serpong Tangerang Selatan dan memperluas jaringan pendidikan ke USA dengan nama Jaringan Internasional ICM. 

Tokoh nasional kelahiran 17 September 1961 ini, memiliki jejak karier politik berliku. Pernah mencalonkan diri sebagai Wali kota Makassar berpasangan dengan ustadz Das'ad Latief pada 2013, namun belum terkabul. 

Diawal karier politiknya sebagai Bendahara Umum DPP PAN pada 1999-2003. Namun, kursi legislatif diperoleh setelah hijrah ke PKS, menjadi anggota DPR RI tiga periode berturut-turut. 

Kini, sebagai Wakil Ketua DPD RI dua periode, alumni IKIP Ujungpandang berusia 61 tahun ini, rupanya akan meninggalkan DPD dan rencana berkarir di lembaga lain. 

"Sepertinya saya akan istirahat di DPD dan akan melanjutkan karier di lembaga lain, seperti menjadi Duta Besar, itu kalau bapak presiden terpilih nanti menghendakinya, " ujar pemilik tagline Politik Untuk Kemanusiaan. 

Pada momen manis dan berharga itu, Tamsil Linrung memberikan tiga buah buku kepada masing-masing pengurus. Asta Cita, Paradigma Baru (Ijtihad Senator Menata Arsitektur Demokrasi) dan Monumen Cinta Bernama Nurul Izzah. 

Buku Monumen Cinta adalah cerita dan kisah dari putri Tamsil Linrung yang telah berpulang ke Rahmatullah beberapa bulan lalu. (*)

Rakor dipimpin Ketua DPW Parmusi Sulsel, Dr. H. Abubakar Wasahua, S.H., M.H., didampingi Sekretaris DPW Parmusi Sulsel, Drs. Syamsuddin, M.Si. Dalam rapat tersebut, peserta secara aklamasi menyepakati Prof. Dr. Mardi Adi Armin sebagai ketua penyelenggara Jambore Da’i Desa Madani Parmusi.

Selain membahas persiapan jambore, Rakor juga menyoroti pelaksanaan Refleksi Akhir Tahun 2026 yang rutin digelar setiap penghujung tahun. Kegiatan tersebut dinilai penting sebagai ruang evaluasi organisasi sekaligus upaya menjawab berbagai kondisi bangsa saat ini.

Abubakar Wasahua mengingatkan seluruh pengurus agar bahu-membahu, menjaga integritas, serta menyatukan cita-cita dan komitmen dalam memajukan dan menyukseskan program Parmusi.

Menurutnya, tanggung jawab tersebut semakin besar karena Parmusi Sulsel turut menjadi salah satu inisiator pembangunan Pondok Pesantren Madani Parmusi di Datarang, Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Pesantren tersebut merupakan pondok pesantren pertama yang dibangun Parmusi di luar Pulau Jawa. Karena itu, Parmusi Sulsel memiliki tanggung jawab besar untuk ikut mengawal dan menyukseskan pembangunannya.

“Maka kesungguhan, kebersamaan, keikhlasan, dan kesabaran hati dalam menjalankan amanah ini sangat tergantung dari seberapa besar daya juang kita untuk menyukseskannya,” jelas Abubakar.

Pembangunan Pondok Pesantren Madani Parmusi menjadi salah satu bentuk pengejawantahan pilar perjuangan Parmusi, yakni pendidikan, penguatan iman dan akhlak, serta sosial budaya.

Dijadikannya Tombolo Pao sebagai pusat kegiatan jambore juga diharapkan menjadi perekat kuat untuk memantau progres pembangunan pesantren. Komitmen tersebut tidak hanya diharapkan dari pengurus wilayah sebagai inisiator dan perintis, tetapi juga dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah Parmusi se-Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, seluruh unsur Parmusi di Sulsel diharapkan berjiwa besar dan berpartisipasi dalam proses pembangunan pesantren serta menyukseskan rangkaian agenda organisasi secara berkelanjutan. (*) 

Mumtaz Khalil Gibran Yusuf 

(Ketua Umum HIPMA Gowa Somba Opu)

Perkembangan politik Kabupaten Gowa memasuki babak baru. Pada 14 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa sekaligus menunjuk Darmawangsyah Muin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses di DPRD Gowa dan putusan Mahkamah Agung pada 1 Oktober 2026.

Peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur di pucuk pemerintahan daerah. Lebih dari itu, Gowa sedang menghadapi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan, menjaga stabilitas politik, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Saya berpandangan bahwa DPRD Gowa sekarang memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan proses peralihan kepemimpinan tidak berhenti pada penunjukan Plt Bupati. DPRD Gowa harus segera mengawal mekanisme pengesahan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 173, mengatur bahwa apabila Bupati berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, Wakil Bupati menggantikan kedudukannya. DPRD Gowa kemudian mengusulkan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Dengan demikian, tuntutan terhadap DPRD Gowa bukanlah meminta lembaga legislatif mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan mendesak agar mekanisme konstitusional tersebut segera dikawal dan dituntaskan tanpa penundaan yang tidak perlu.

DPRD Gowa telah menjalankan peran penting dalam proses yang berujung pada pemberhentian kepala daerah. Sekarang, Masyarakat Gowa patut menuntut konsistensi DPRD Gowa untuk memastikan bahwa tahapan berikutnya juga berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai hukum. 

Pada saat yang sama, Darmawangsyah Muin perlu memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik selama masa transisi. Birokrasi harus bekerja secara profesional, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu, dan setiap kebijakan harus tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Transisi damai juga berarti menempatkan persoalan ini dalam koridor hukum dan kelembagaan. Tidak perlu ada provokasi, pembelahan masyarakat, ataupun upaya membangun permusuhan antarkelompok politik. Perbedaan sikap dan kepentingan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, bukan dengan memperkeruh suasana di tengah masyarakat.

Sebab, pergantian kepemimpinan bukanlah kemenangan mutlak satu kelompok dan kekalahan mutlak kelompok lainnya. Yang seharusnya menjadi ukuran adalah apakah pemerintahan mampu memberikan kepastian, menjalankan tanggung jawabnya, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, saya, kamu, dan kita semua sebagai masyarakat Gowa harusnya menyerukan transisi kepemimpinan Kabupaten Gowa yang damai, tertib, dan berlandaskan hukum, sekaligus mendesak DPRD Gowa untuk segera mengawal proses pengesahan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati definitif sesuai mekanisme yang berlaku.(*) 

Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pembelajaran daring (online) bagi seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta di Kota Makassar.

Kebijakan ini diberlakukan mulai tanggal 12 hingga 19 September 2026 sebagai langkah antisipatif terhadap dampak kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang tengah terjadi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat mobilitas murid, guru, serta tenaga kependidikan.

Dalam surat edaran bernomor 400.3.5/17/Disdik/IX/2026, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa proses pembelajaran akan dilakukan secara daring melalui berbagai platform yang mudah diakses oleh siswa.

Guru diminta tetap melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan memanfaatkan media digital, serta menjaga komunikasi aktif dengan orang tua atau wali murid, terutama bagi siswa yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran.

Selain itu, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sesuai tujuan pembelajaran dan kalender akademik. Proses pembelajaran juga diharapkan tetap terarah tanpa membebani siswa maupun orang tua.

Dinas Pendidikan Kota Makassar juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran daring dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ketersediaan BBM dan situasi di lapangan.

Jika kondisi telah kembali normal dan memungkinkan, pembelajaran tatap muka akan kembali diberlakukan dengan pemberitahuan resmi selanjutnya.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achsoleman, pada 11 September 2026 di Makassar.

Pemerintah berharap seluruh pihak, mulai dari tenaga pendidik, orang tua, hingga pemangku kepentingan pendidikan, dapat bekerja sama demi menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah situasi keterbatasan energi tersebut.(*) 

Krisis distribusi BBM dan LPG 3 kilogram yang memicu antrean panjang dan kesulitan di tingkat masyarakat mendapat sorotan serius dari LKBHMI Cagora. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat maupun mahasiswa yang berpotensi terseret persoalan hukum saat menyuarakan aspirasi.

Formatur Direktur Eksekutif LKBHMI Cagora, Irwansyah, menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan.

“Kalau ada peserta aksi yang kemudian bersentuhan dengan hukum karena menyampaikan keresahan rakyat, LKBHMI Cagora akan pasang badan. Kami pastikan hak-hak hukumnya tidak boleh diabaikan,” tegas Irwansyah.

Ia menilai, polemik kelangkaan tidak bisa disederhanakan hanya pada klaim pemerintah bahwa stok dalam kondisi aman. Menurutnya, indikator utama bukan sekadar ketersediaan di tingkat depot atau gudang, tetapi kemudahan akses masyarakat di lapangan.

“Kalau stok memang aman, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka. Jangan sampai di atas kertas aman, tapi di lapangan masyarakat harus antre panjang atau bahkan kesulitan mendapatkannya,” ujarnya.

Irwansyah juga mengkritisi narasi panic buying yang kerap dilekatkan pada masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa membuka data distribusi secara transparan.

“Kalau memang ini karena panic buying, jelaskan datanya. Berapa stok, berapa kebutuhan, bagaimana distribusinya, dan di mana letak persoalannya. Publik butuh kejelasan, bukan sekadar imbauan untuk tidak panik,” katanya.

Meski demikian, LKBHMI Cagora menegaskan tidak berada pada posisi mendorong aksi demonstrasi. Namun, jika aksi terjadi sebagai bentuk ekspresi aspirasi, pihaknya siap hadir memastikan perlindungan hukum bagi peserta aksi.

“Demonstrasi bukan kejahatan. Menyampaikan pendapat juga bukan kejahatan. Kami hanya mengingatkan agar dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Ketika ada persoalan hukum, kami siap mendampingi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk menjalankan fungsi secara proporsional, yakni menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak demokratis masyarakat.

“Kami tidak mengawal kericuhan. Kami mengawal hak. Kalau ada pelanggaran hukum, tentu diproses. Tapi kalau ada tindakan yang tidak sesuai prosedur, kami akan hadir,” tegas Irwansyah.

Lebih jauh, LKBHMI Cagora mendesak pemerintah untuk tidak menunggu situasi memburuk. Transparansi terkait stok, distribusi, serta langkah konkret penanganan dinilai menjadi kunci meredam keresahan publik.

“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan sekadar imbauan untuk tidak panik, tetapi kepastian bahwa BBM dan LPG 3 kilogram tersedia dan bisa diakses dengan harga yang wajar. Kalau itu jelas, keresahan pasti mereda,” pungkasnya.

LKBHMI Cagora menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi serta membuka ruang konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya terkait hak dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik. 

Dalam forum tersebut, peserta secara bulat menetapkan Irwansyah sebagai formatur direktur untuk memimpin LKBHMI Cagora selama satu periode ke depan. Penetapan secara aklamasi ini menandai kepercayaan penuh peserta terhadap kapasitas dan arah kepemimpinan yang ditawarkan.

Irwansyah membawa sejumlah agenda strategis dalam masa kepemimpinannya. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader melalui pelatihan intensif dan kajian hukum yang lebih terstruktur.

Selain itu, ia juga menargetkan peningkatan peran advokasi agar LKBHMI Cagora lebih responsif terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

“LKBHMI harus hadir bukan hanya sebagai ruang belajar hukum bagi kader, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu memberikan manfaat nyata ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan hukum,” ujar Irwansyah.

Di sisi lain, ia juga mendorong penguatan jejaring kelembagaan dengan alumni, lembaga eksternal, serta instansi hukum terkait. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk memperluas ruang pengabdian organisasi tanpa mengorbankan independensi.

“Kerja-kerja hukum membutuhkan kapasitas dan jejaring. Karena itu, kita akan membuka ruang kolaborasi seluas mungkin tanpa kehilangan independensi lembaga,” katanya.

Untuk internal organisasi, Irwansyah berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola administrasi. Ia menargetkan sistem organisasi yang lebih transparan, modern, dan akuntabel sebagai fondasi profesionalisme lembaga.

Ia mengusung visi menjadikan LKBHMI Cagora sebagai organisasi yang profesional, progresif, dan berintegritas, serta berpihak pada keadilan masyarakat.

“Profesionalisme harus dimulai dari tata kelola organisasi. Kita ingin administrasi tertib, kader semakin kompeten, dan kerja advokasi bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Dengan penetapan tersebut, LKBHMI Cagora resmi memasuki periode kepengurusan baru 2026–2027. Mandat yang diemban Irwansyah akan diuji melalui kerja-kerja organisasi, penguatan kader, serta keterlibatan aktif dalam merespons persoalan hukum di tengah masyarakat.(*) 

Muhammad Bakri sebelumnya diangkat melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Gowa. Namun, pada 28 Agustus 2026, diterbitkan SK pemberhentian terhadap dirinya. Bakri mengaku baru menerima dokumen tersebut beberapa hari setelahnya.

“SK pemberhentian sudah diteken pada 28 Agustus 2026, namun baru saya terima pada 2 September 2026,” ujar Bakri.

Persoalan yang mencuat adalah tidak adanya pemberitahuan sebelumnya terkait dugaan pelanggaran ataupun Surat Peringatan (SP) selama dirinya menjalankan tugas sebagai tenaga ahli.

Irwansyah, S.H., advokat magang di MB Law Office yang menyampaikan pernyataan, mempertanyakan kejelasan dasar hukum dari kebijakan tersebut. Menurutnya, setiap keputusan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“SK pemberhentian memang sudah ada. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar hukum dan alasan pemberhentian Muhammad Bakri, S.H. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan? Kalau ada, harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Irwansyah.

Ia menilai, penerbitan SK pemberhentian tanpa penjelasan yang memadai berpotensi menimbulkan persepsi adanya tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Irwansyah juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang menurutnya perlu dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, antara lain terkait dasar hukum pemberhentian, alasan konkret pencopotan, dugaan pelanggaran, hingga kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang berlaku.

“Kewenangan kepala daerah harus dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan daerah bukan entitas yang bisa mengambil keputusan secara sewenang-wenang tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar pihak Pemerintah Kabupaten Gowa membuka informasi secara transparan kepada publik guna menghindari polemik yang berkepanjangan.

Sementara itu, Bakri menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak ada klarifikasi resmi terkait alasan dan prosedur pemberhentiannya.

“Tentu saya akan melawan apabila tidak ada penjelasan yang jelas dari pemerintah daerah terkait dasar hukum pemberhentian ini,” ujarnya.

Kasus ini muncul di tengah langkah rotasi pejabat yang sebelumnya dilakukan oleh Bupati Gowa, Husniah Talenrang, terhadap sedikitnya 16 pejabat di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala dinas hingga sekretaris daerah. Kini, pemberhentian tenaga ahli di bidang hukum turut menambah perhatian publik terhadap kebijakan kepegawaian di lingkup Pemkab Gowa. (*) 

Buku ini menghimpun karya 30 penyair asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan dijadwalkan akan diluncurkan di Makassar pada akhir Agustus mendatang. 

Adapun antologi “Selayar Berlayar” memuat karya-karya terbaru dari sejumlah penyair senior yang tergabung dalam Forum Sastra Indonesia Timur (FOSAIT).

Nama-nama yang tercantum antara lain Mahrus Andis, Asia Ramli Prapanca, Suradi Yasil, Andi Marliah, Muliati Mastura, serta penyair-penyair muda dari kedua provinsi.

Tema-tema yang diangkat berkisar pada pengalaman laut, perjalanan, identitas lokal, serta refleksi sosial dan spiritual.

Menurut Ketua Umum DPP IPMI, Muhammad Amir Jaya, penerbitan antologi ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mendorong produksi sastra regional dan memberi ruang bagi suara-sua suara lokal agar lebih terdengar di panggung sastra nasional.

“Antologi ‘Selayar Berlayar’ lahir dari kebutuhan untuk merekam dan memperkenalkan ragam pengalaman sastrawi dari kawasan timur Indonesia. Kami ingin menegaskan bahwa karya-karya dari Sulawesi tidak kalah kaya dan mendalam dibandingkan pusat-pusat sastra di Pulau Jawa. Buku ini juga menjadi wadah bagi penyair senior dan generasi penerus untuk saling berinteraksi dan mewariskan tradisi ke-penyairan,” ujar Muhammad Amir Jaya kepada media, Selasa (4/8/2026). 

Amir Jaya menambahkan, “Penerbitan ini sekaligus upaya IPMI untuk memperkuat jaringan literasi di tingkat daerah; kami berharap antologi ini dapat masuk ke perpustakaan sekolah, taman baca, serta program pembinaan sastra lokal. Peluncuran di Makassar akan kami isi dengan pembacaan puisi, diskusi panel, dan sesi tanda tangan buku.”

Ia juga menyampaikan acara akan digelar akhir Agustus di Makassar dengan rangkaian kegiatan: pembacaan puisi oleh para kontributor, diskusi tentang kebijakan pembinaan sastra lokal, serta pembagian buku kepada komunitas dan sekolah. Waktu dan lokasi pasti akan diumumkan kemudian oleh DPP IPMI.(*) 

Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh sastra dan budayawan yang akan membedah karya Nawir Sultan dari berbagai sudut pandang. Nama-nama seperti Anwar Nasyaruddin, M. Amir Jaya, Arwan D. Awing, Ishakim, hingga Syafruddin Muhtamar turut ambil bagian, bersama sejumlah figur lainnya yang memiliki rekam jejak kuat di dunia literasi dan kebudayaan. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkaya diskursus serta membuka ruang interpretasi yang lebih luas terhadap puisi-puisi dalam buku tersebut.

“Ombak Laut” sendiri dipandang sebagai representasi kegelisahan, harapan, sekaligus refleksi batin yang mengalir dalam bahasa puitik. Layaknya ombak, puisi-puisi dalam buku ini bergerak dinamis—kadang tenang, kadang menghantam—menggambarkan kompleksitas kehidupan manusia yang tak pernah benar-benar diam. Nawir Sultan, sebagai penulis, dikenal konsisten menghadirkan karya yang dekat dengan realitas sosial namun tetap memiliki kedalaman estetika.

Diskusi yang berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 17.00 WITA ini diharapkan menjadi ruang dialektika antara penulis, pembaca, dan para pengamat sastra. Tidak hanya membedah teks, forum ini juga menjadi ajang mempertemukan gagasan, pengalaman, dan perspektif lintas generasi dalam memaknai karya sastra.

Dengan mengusung semangat “Sajak Mengalir, Makna Menyentuh, Jiwa Terus Bertumbuh,” kegiatan ini menegaskan bahwa sastra bukan sekadar rangkaian kata, melainkan energi yang hidup dan terus berkembang di tengah masyarakat. Diskusi “Ombak Laut” pun menjadi bukti bahwa gelombang literasi di Makassar terus bergerak—mengajak siapa saja untuk ikut menyelam dan menemukan makna di dalamnya. 

Amir Jaya berharap, para penulis, seniman, dan sastrawan yang telah mendapat undangan terbatas ini, agar dapat meluangkan waktu sejenak, menyatukan narasi dan berbagi ide serta harapan. 

"Bukan hanya terkait  ombak laut, tapi lebih pada pengembangan kepenulisan sastra di Sulawesi Selatan," harapnya.(*)

Keputusan tersebut diambil di tengah momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dermawansyah menegaskan bahwa amanah sebagai Wakil Bupati menuntut kehadiran langsung di tengah masyarakat, terutama dalam memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan di Kabupaten Gowa berjalan optimal.

“Tidak semua pengabdian harus terlihat di panggung kenegaraan. Terkadang, pengabdian hadir ketika seorang pemimpin memilih untuk tetap berada di tengah masyarakat dan menjalankan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Ia menyampaikan, peringatan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi juga sebagai refleksi atas tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara nyata. Karena itu, ia memilih tetap fokus pada agenda kerja di daerah serta memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan baik selama peringatan 17 Agustus.

Langkah tersebut dinilai mencerminkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan amanah jabatan. Kehadiran pemimpin di daerah, khususnya pada momen penting nasional, dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus upaya menjaga kedekatan dengan masyarakat.

Selain itu, keputusan ini juga menjadi penegasan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang optimal, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Di usia ke-81 Republik Indonesia, sikap Wakil Bupati Gowa tersebut menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai kemerdekaan: melayani, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!(*)