Viral Kritik Gedung MUI, Idrus Marham: Jangan Keliru Membaca Negara
JAKARTA, GOWAMEDIA.COM — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham, menegaskan rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, bukanlah bentuk kemewahan negara, melainkan kebutuhan strategis bangsa.
Hal itu disampaikan Idrus, merespons kritik publik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang viral di media sosial, salah satunya melalui video TikTok akun Anton R.
Dalam video tersebut, Anton R menyoroti kontras antara rencana pembangunan gedung lembaga Islam di pusat Jakarta dengan kondisi kemiskinan, stunting, serta buruknya infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Video itu menampilkan kondisi sebuah SD Negeri di Kabupaten Soe dengan atap bocor dan dinilai tidak layak.
“Anak-anak sekolah di NTT masih belajar di gedung bocor saat hujan, tapi Presiden justru membangun gedung mewah di Jakarta,” demikian narasi dalam video tersebut.
Menanggapi hal itu, Idrus menyebut kritik tersebut sah dan patut dihargai. Namun, ia mengingatkan agar publik tidak mencampuradukkan antara kebijakan nasional dan persoalan teknis pelaksanaan.
“Jangan keliru membaca negara. Presiden sudah menetapkan kebijakan. Soal kemiskinan, pendidikan, stunting, itu semua sudah menjadi prioritas nasional,” kata Idrus.
Ia mencontohkan sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah masuk agenda strategis pemerintahan.
Menurut Idrus, persoalan yang masih terjadi di lapangan bukan berada pada arah kebijakan Presiden, melainkan pada aspek teknis pelaksanaan.
“Dalam pemerintahan ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau masih ada sekolah bocor atau distribusi makanan bermasalah, itu wilayah teknis pelaksanaan,” ujarnya.
Idrus menegaskan, urusan teknis tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kementerian terkait. Karena itu, kritik publik seharusnya juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi di level pelaksana.
“Presiden sudah menetapkan arah melalui Asta Cita. Sekarang yang harus dibenahi adalah pelaksanaannya di bawah,” tegasnya.
Terkait pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI, Idrus yang juga Ketua Umum IKA UIN Alauddin, menilai kebijakan itu tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Menurutnya, penguatan lembaga keagamaan justru memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.
Meski demikian, Idrus menilai kritik masyarakat tetap penting sebagai alarm sosial bagi pemerintah.
“Itu masukan yang baik dan perlu didengar. Tapi harus ditempatkan secara proporsional agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” katanya.
Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan nasional saat ini bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan memastikan kebijakan tersebut benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya hingga ke daerah tertinggal. (*)
