BBM–LPG 3 Kg Langka, LKBHMI Cagora Siap “Pasang Badan” Bela Warga
SOMBAOPU, GOWAMEDIA.COM - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang kian terasa di tengah masyarakat memantik reaksi dari kalangan mahasiswa. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Gowa Raya (Cagora) menyatakan siap “pasang badan” membela warga jika keresahan ini berujung pada persoalan hukum.
Krisis distribusi BBM dan LPG 3 kilogram yang memicu antrean panjang dan kesulitan di tingkat masyarakat mendapat sorotan serius dari LKBHMI Cagora. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat maupun mahasiswa yang berpotensi terseret persoalan hukum saat menyuarakan aspirasi.
Formatur Direktur Eksekutif LKBHMI Cagora, Irwansyah, menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau ada peserta aksi yang kemudian bersentuhan dengan hukum karena menyampaikan keresahan rakyat, LKBHMI Cagora akan pasang badan. Kami pastikan hak-hak hukumnya tidak boleh diabaikan,” tegas Irwansyah.
Ia menilai, polemik kelangkaan tidak bisa disederhanakan hanya pada klaim pemerintah bahwa stok dalam kondisi aman. Menurutnya, indikator utama bukan sekadar ketersediaan di tingkat depot atau gudang, tetapi kemudahan akses masyarakat di lapangan.
“Kalau stok memang aman, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka. Jangan sampai di atas kertas aman, tapi di lapangan masyarakat harus antre panjang atau bahkan kesulitan mendapatkannya,” ujarnya.
Irwansyah juga mengkritisi narasi panic buying yang kerap dilekatkan pada masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa membuka data distribusi secara transparan.
“Kalau memang ini karena panic buying, jelaskan datanya. Berapa stok, berapa kebutuhan, bagaimana distribusinya, dan di mana letak persoalannya. Publik butuh kejelasan, bukan sekadar imbauan untuk tidak panik,” katanya.
Meski demikian, LKBHMI Cagora menegaskan tidak berada pada posisi mendorong aksi demonstrasi. Namun, jika aksi terjadi sebagai bentuk ekspresi aspirasi, pihaknya siap hadir memastikan perlindungan hukum bagi peserta aksi.
“Demonstrasi bukan kejahatan. Menyampaikan pendapat juga bukan kejahatan. Kami hanya mengingatkan agar dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Ketika ada persoalan hukum, kami siap mendampingi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk menjalankan fungsi secara proporsional, yakni menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak demokratis masyarakat.
“Kami tidak mengawal kericuhan. Kami mengawal hak. Kalau ada pelanggaran hukum, tentu diproses. Tapi kalau ada tindakan yang tidak sesuai prosedur, kami akan hadir,” tegas Irwansyah.
Lebih jauh, LKBHMI Cagora mendesak pemerintah untuk tidak menunggu situasi memburuk. Transparansi terkait stok, distribusi, serta langkah konkret penanganan dinilai menjadi kunci meredam keresahan publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang bukan sekadar imbauan untuk tidak panik, tetapi kepastian bahwa BBM dan LPG 3 kilogram tersedia dan bisa diakses dengan harga yang wajar. Kalau itu jelas, keresahan pasti mereda,” pungkasnya.
LKBHMI Cagora menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi serta membuka ruang konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya terkait hak dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
